BUNTOK – Sekda Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ita Minarni, menyebutkan dengan adanya peraturan yang diterapkan tentang pembatasan kuota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya hal tersebut juga sekaligus untuk melakukan penertiban bagi pihak pelangsir BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Buntok, Selasa 21,April 2026 kemarin.
Selain itu dijelaskannya, bahwa sejalan dengan itu,pihak Pertamina juga meminta agar Pemerintah Daerah juga Memperketat aturan pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan cara memberikan aturan pembatasan kuota bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.
Pembatasan tersebut, ucapnya,diharapkan dapat menghentikan atau memperkecil ruang daripada praktik para pelangsir yang tentu saja merugikan masyarakat umum serta mengganggu stabilitas distribusi BBM di Kota Buntok.
“Karena pihak pertamina hanya bertanggung jawab terhadap harga bbm resmi di spbu.Sementara penertiban harga di tingkat pengecer,itu menjadi kewenangan pemerintah daerah”,kata Ita Minarni.
Terkait hal tersebut pihak Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Barsel,mengambil langkah tegas dengan menerapkan penertiban agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat.
Tidak hanya itu, diterangkannya juga bahwa sejauh ini, pihak Pertamina juga mendapatkan temuan dugaan sejumlah SPBU yang telah menaikkan harga secara tidak wajar sehingga akan dilakukan inspeksi mendadak bersama instansi terkait.
Selanjutnya pihak Pemerintah daerah akan menyempurnakan surat edaran pembatasan kuota,dikarenakan pasokan BBM ke sejumlah SPBU mengalami pengurangan.
“Kuota BBM kita sebenarnya cukup bahkan melebihi kebutuhan masyarakat jika tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan distribusi,” imbuhnya.
Sebagai langkah lanjutan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan melakukan razia terhadap kios pengecer BBM yang melanggar ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan menciptakan distribusi BBM yang tertib, adil, dan tepat sasaran bagi masyarakat Barsel.
(Taufik/Matakalteng)
Discussion about this post