PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi daerah.
Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para rektor PTN wilayah barat di Bumi Tambun Bungai.
“Atas nama Bapak Gubernur, kami mengucapkan selamat datang di Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Pancasila yang disebut Presiden sebagai masa depan Indonesia. Kehadiran Bapak-Ibu menjadi kehormatan bagi kami,” ujarnya.
Menurut Herson, rapat tahunan BKS PTN Barat merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antarperguruan tinggi dalam menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang berkembang cepat.
Ia berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk mendorong penguatan SDM, tata kelola pemerintahan berbasis inovasi, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Ia memaparkan, Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sekitar 153 ribu hektare atau hampir setara 1,3 kali Pulau Jawa, namun dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 19–20 jiwa per kilometer persegi.
Kondisi geografis dan akses antarwilayah yang masih menantang menjadi salah satu alasan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM unggul yang adaptif. Pemprov Kalteng terus mendukung penguatan pendidikan tinggi melalui program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang telah diluncurkan sejak 2025.
Meski kewenangan perguruan tinggi berada di pemerintah pusat, Pemprov telah memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 3.060 mahasiswa selama satu tahun dan akan dilanjutkan pada 2026.
“Kami ingin memastikan anak-anak daerah memiliki akses pendidikan tinggi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, kita harus menyiapkan tenaga siap pakai, termasuk melalui penguatan program vokasi,” katanya.
Herson juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dosen sebagai fondasi peningkatan mutu lulusan. Dia berharap kerja sama BKS PTN Barat dapat melahirkan program pengembangan kapasitas tenaga pengajar agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antarperguruan tinggi.
“Kalau dosennya unggul, mahasiswanya akan unggul. Kalau mahasiswanya unggul, lulusannya juga akan berkualitas dan siap bersaing,” tegasnya. Sementara itu, Ketua BKS PTN Barat, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyampaikan bahwa forum yang beranggotakan 39 perguruan tinggi tersebut dihadiri 21 PTN pada pertemuan kali ini.
Dia menegaskan pentingnya penguatan kelas-kelas unggulan di berbagai daerah, baik di bidang teknik maupun ekosistem. “Kita hadir bukan untuk bersaing, tetapi untuk maju bersama. Kolaborasi adalah kunci agar setiap langkah yang kita ambil memberi dampak nyata,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi solidaritas antar anggota BKS PTN Barat yang sebelumnya berkolaborasi membantu perguruan tinggi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rektor Universitas Palangka Raya, Prof. Dr. Ir. Salam, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadi tuan rumah.
Dia menjelaskan kampus UPR memiliki luas sekitar 350 hektare, dengan sebagian besar merupakan kawasan hutan alam dan hutan pendidikan. Menurutnya, semangat kolaborasi harus terus diperkuat, terutama bagi perguruan tinggi di luar Pulau Jawa yang masih menghadapi tantangan pemerataan kualitas pendidikan.
“Kita tidak lagi berbicara soal persaingan, tetapi bagaimana saling mengangkat dan saling mendukung. Potensi yang kita miliki luar biasa, tinggal bagaimana kita membangunnya menjadi kekuatan bersama,” ujarnya.
Rangkaian Rapat Tahunan XLVI BKS PTN Barat akan dilanjutkan dengan agenda pleno yang membahas evaluasi program serta penyusunan rencana kerja satu tahun ke depan, dengan harapan menghasilkan langkah strategis untuk mendukung kemajuan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pemprov Siapkan SDM Terampil Lewat Skema Vokasi, Mulai Berjalan Tahun Ini
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat akses dan kualitas pendidikan tinggi sebagai strategi menyiapkan tenaga siap pakai di daerah.
Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan bahwa Pemprov terus mendorong penguatan pendidikan tinggi melalui program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang telah diluncurkan sejak 2025.
Meski kewenangan perguruan tinggi berada di pemerintah pusat, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 3.060 mahasiswa selama satu tahun, dan program tersebut akan kembali dilanjutkan pada 2026.
“Kami ingin memastikan anak-anak daerah memiliki akses pendidikan tinggi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, kita harus menyiapkan tenaga siap pakai, termasuk melalui penguatan program vokasi,” ujar Herson, Sabtu 14 Februari 2026.
Menurutnya, luas wilayah Kalimantan Tengah yang besar dengan potensi sumber daya alam melimpah mulai dari sektor perkebunan hingga ketahanan pangan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan tenaga terampil lokal.
Karena itu, program “Satu Rumah Satu Sarjana” diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi juga pada penguatan keahlian praktis. Herson menuturkan Pemprov sempat mendorong pembukaan kembali program vokasi di perguruan tinggi negeri. Namun proses administrasi dan regulasi dinilai cukup kompleks.
Sebagai terobosan, Pemprov Kalteng menjalin kerja sama program vokasi dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memperoleh rekomendasi dari Dikti. “Alhamdulillah, 16 Februari ini sudah mulai melakukan rekruitmen pendaftaran program vokasi Diploma 1. Jadi kita ingin anak-anak, begitu selesai, minimal sudah memiliki keahlian dasar dan bisa langsung diserap dunia usaha,” katanya.
Herson menjelaskan, pola yang diterapkan berbasis kebutuhan industri. Pemerintah melakukan pemetaan dan pelacakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan, termasuk sektor perkebunan dan pertanian. Berdasarkan data tersebut, peserta didik akan disekolahkan sesuai kebutuhan riil lapangan kerja.
“Perusahaan perlu apa, berapa orang yang dibutuhkan, itu kita siapkan. Nantinya mereka wajib menerima. Kita juga bekali dengan materi etika dan kesiapan kerja agar mampu bersaing,” ujarnya. Dia mencontohkan, lulusan SMA tanpa keterampilan tambahan umumnya hanya bekerja di level dasar.
Namun dengan sertifikasi keahlian seperti Ahli Pratama, peluang untuk menjadi mandor atau pengawas terbuka lebih besar. “Seperti perkebunan, dia tidak jadi hanya yang mengambil buah, Tapi kalau dia punya ahli pratama ya dia bisa menjadi mandor atau jadi pengawas.” Jelasnya
Melalui skema tersebut, Pemprov Kalteng berharap putra-putri daerah, khususnya dari wilayah pedalaman, dapat menjadi tenaga terampil yang mampu bersaing sekaligus menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post