PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, dan instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Telabang sebagai upaya memastikan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Rakor tersebut berlangsung di Graha Bhayangkara Mapolda Kalteng, dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI–Polri, serta perangkat daerah terkait. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, rakor lintas sektoral ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, responsif, profesional, dan berbasis kolaborasi.
“Perayaan Natal dan Tahun Baru bukan hanya momentum keagamaan dan pergantian tahun, tetapi juga periode meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta potensi kerawanan kamtibmas. Karena itu, Operasi Lilin Telabang menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya, Jumat 19 Desember 2025.
Gubernur menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral, termasuk integrasi posko Nataru, dukungan fasilitas kesehatan, serta jaminan keselamatan petugas di lapangan. Ia juga menyoroti perlunya kesiapan khusus karena libur Nataru bertepatan dengan Haul Abah Guru Sekumpul ke-21, terutama pada jalur menuju Kalimantan Selatan.
“Sediakan rest area di posko-posko pada ruas jalan menuju Banjarmasin, serta tingkatkan patroli dan pengamanan terpadu di rumah ibadah, pusat keramaian, objek wisata, dan jalur transportasi,” tegasnya. Selain itu, Gubernur meminta agar kelancaran dan keselamatan transportasi darat, laut, dan udara menjadi perhatian utama, termasuk pemeriksaan sarana dan prasarana transportasi.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM selama periode Nataru. Sementara itu, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan bahwa pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diprediksi menghadapi tantangan lebih besar akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang.
“Aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat di jalur mudik, pusat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat ibadah. Ini memerlukan kesiapsiagaan dan pemetaan kerawanan yang detail,” ujarnya. Dia menekankan pentingnya penguatan intelijen dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, serta pelaksanaan tugas pengamanan secara preventif dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait harus benar-benar solid agar masyarakat merasakan rasa aman dan pelayanan optimal selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya. Rakor lintas sektoral ini diharapkan menjadi landasan pengamanan Operasi Lilin Telabang 2025 agar perayaan Nataru di Kalimantan Tengah berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Titik Rawan Dipetakan, Posko Baru Disiapkan: Kalteng Siaga Hadapi Puncak Nataru
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), kesiapan sektor transportasi di Kalimantan Tengah mulai dimatangkan. Dinas Perhubungan Kalteng mengintensifkan koordinasi lintas moda, memastikan kelayakan angkutan, memetakan titik rawan, serta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi tingginya mobilitas masyarakat, termasuk karena bersamaan dengan Haul Guru Sekumpul.
Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yulindra Dedy, menyampaikan bahwa sejumlah rapat koordinasi telah digelar sebagai langkah awal konsolidasi pengamanan dan kelancaran arus transportasi. “Rakor tingkat provinsi sudah kami laksanakan dengan mengundang KSOP, pihak bandara, dan terminal. Hari ini juga dilakukan ramp check bersama Ditlantas untuk memastikan kendaraan benar-benar layak selama angkutan Nataru,” ujarnya.
“Sebelum tanggal 20, Polda Kalteng akan menggelar rakor lagi untuk memutuskan jumlah pos pelayanan dan pengamanan di lapangan,” jelas Yulindra. Potensi peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan tetap terjadi, meski angka pastinya menunggu hasil penghitungan resmi Kemenhub. “Survei awal memperkirakan kenaikan sekitar 10%,” katanya.
Terkait perbaikan Jalan Lenggana yang sebelumnya mengganggu kelancaran lalu lintas, Yulindra memastikan kondisi tersebut tidak lagi menjadi kendala. “BPJN menyampaikan sebelum 20 Desember sudah dibuka penuh. Sekarang tinggal menunggu pengeringan konstruksi, tidak ada lagi sistem buka-tutup,” ujarnya. Pemetaan titik rawan kecelakaan, longsor, dan banjir telah disusun oleh masing-masing kabupaten.
Tahun ini, Palangka Raya diperkirakan menambah beberapa titik baru, termasuk rencana Posko Terpadu di Bundaran Burung. Karena Haul Guru Sekumpul berlangsung bersamaan dengan puncak arus Nataru, Dishub Kalteng menyiapkan pengaturan tambahan. “Beberapa titik seperti Pulang Pisau hingga perbatasan Banjar kami identifikasi sebagai potensi macet. Jembatan Timbang juga disiapkan sebagai rest area jemaah. Posko tambahan akan kami siapkan,” paparnya.
Dishub Kalteng juga memastikan program mudik gratis tetap berjalan, meski jumlah armada lebih sedikit dibanding Lebaran 2025. Rute sementara meliputi Palangka Raya–Pangkalan Bun dan Palangka Raya–Banjarmasin. “Pendaftarannya masih dibahas bersama Polda,” kata Yulindra.
Gubernur Kalteng Tekankan Sinergi Operasi Lilin
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan momentum dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu langkah antisipatif melalui Operasi Lilin Telabang.
“Perayaan Natal dan Tahun Baru bukan hanya peristiwa keagamaan dan pergantian tahun, tetapi juga periode meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta potensi kerawanan kamtibmas,” ujarnya, Sabtu (20/12). Menurutnya, Operasi Lilin Telabang menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perayaan.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, serta peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci utama. “Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan operasi ini,” tegasnya. Ia berharap koordinasi tersebut berjalan solid selama periode pengamanan.
Lebih lanjut, Gubernur memberikan sejumlah arahan penting terkait penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral. Hal itu mencakup pertukaran data, percepatan respons lapangan, serta integrasi posko Natal dan Tahun Baru termasuk dukungan fasilitas kesehatan dan keselamatan petugas.
Ia juga menyoroti bahwa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bertepatan dengan Haul Abah Guru Sekumpul ke-21. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan ekstra pada jalur menuju Banjarmasin dengan penyediaan tempat istirahat di posko-posko pada ruas jalan strategis.
Dalam aspek keamanan, Gubernur menginstruksikan agar deteksi dini dan pencegahan gangguan kamtibmas dikedepankan. Pengamanan terpadu dilakukan di rumah ibadah, pusat keramaian, objek wisata, serta jalur transportasi untuk mengantisipasi kriminalitas dan bencana alam.
Terkait transportasi, ia menekankan pentingnya pemeriksaan sarana transportasi darat, laut, dan udara. Kesiapan terminal, pelabuhan, dan bandara serta optimalisasi angkutan umum juga dinilai penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Gubernur turut meminta agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM tetap terjaga selama periode Natal dan Tahun Baru. “Pastikan pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru berjalan dengan aman, tertib, dan penuh toleransi,” pesannya.
Sementara itu, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru diprediksi menghadapi tantangan lebih besar. Hal ini disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang.
“Aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat, baik arus mudik, pusat perbelanjaan, objek wisata, maupun tempat ibadah,” ujarnya. Ia menilai kondisi tersebut memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama.
Mayjen TNI Zainul Arifin menekankan pentingnya rapat koordinasi lintas sektoral untuk pemetaan kerawanan secara detail. “Koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait harus benar-benar dilaksanakan agar masyarakat merasakan pelayanan dan rasa aman,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post