PALANGKA RAYA – Pemotongan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 47 persen. Kondisi ini menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpikir lebih cermat dalam merancang program dan kegiatan, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan, situasi fiskal yang menantang menuntut pemerintah daerah memprioritaskan program yang berdampak nyata di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, hingga bidang sosial lainnya.
“Kalau ada pemotongan, itu hal biasa. Kondisi fiskal kita menuntut kita berpikir lebih keras agar pelayanan minimal di semua OPD tetap optimal. Yang penting adalah skala prioritas, bahkan prioritas di atas prioritas untuk APBD 2026,” ujar Leonard, Senin 24 November 2025. Sekda Kalteng menekankan, semua OPD harus memiliki mindset yang sama, tidak sekadar melaksanakan kegiatan rutin yang tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pak Gubernur sudah menegaskan, program harus punya manfaat besar bagi masyarakat. Setiap kegiatan yang tidak berdampak langsung sebaiknya dievaluasi atau diubah skala prioritasnya,” tambahnya. Terkait besaran pemotongan, Leonard menyebut, APBD Provinsi Kalteng tahun ini yaitu Rp 8,3 triliun, namun untuk tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 5,3 triliun.
“Jadi, pemotongannya mencapai 47 persen,” jelasnya. Dia menegaskan, meski pemotongan signifikan, fokus utama pemerintah tetap pada efektivitas dan manfaat program. Semua kebijakan anggaran diarahkan untuk memastikan masyarakat Kalimantan Tengah dapat merasakan langsung hasil pembangunan dan pelayanan pemerintah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post