PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan rencana efisiensi belanja daerah tahun 2025, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, masih dalam tahap perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyebut kebijakan tersebut belum bersifat final karena masih dalam proses analisis dan penyesuaian kemampuan fiskal daerah.
“Ini masih dihitung oleh bagian keuangan bersama TAPD. TPP tetap berjalan, tapi sifatnya fleksibel dan nanti akan disesuaikan,” ujar Edy, Senin 3 November 2025. Dia menjelaskan, besaran pemotongan belum ditetapkan karena masih menunggu hasil evaluasi tim anggaran. “Saya kurang tahu secara detail karena itu di TAPD. Yang pasti, kebijakan efisiensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Terkait apakah penyesuaian tersebut juga berlaku untuk pimpinan daerah, Edy menegaskan kepala daerah tidak menerima TPP. “Kepala daerah tidak ada TPP. Dulu waktu masih sistem eselon mungkin berbeda. Tapi ini masih dalam proses analisis semua. Bisa saja TPP-nya tidak dipotong, bisa juga iya,” ujarnya. Dia menambahkan, seluruh kebijakan efisiensi ini masih bersifat alternatif dan akan diinventarisasi lebih lanjut sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.
Sementara itu, mengenai tenaga outsourcing di lingkungan Pemprov Kalteng, Edy memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan normal. “Masih berjalan lancar. Kita semua berharap situasi tetap normal dengan sumber anggaran yang ada,” pungkasnya.
Program Prioritas Tetap Jalan, Pemprov Kalteng Lakukan Efisiensi Anggaran Secara Terukur
Sementara itu, Pemprov Kalteng memastikan berbagai program prioritas, termasuk Kartu Huma Betang, insentif masyarakat, serta bantuan sosial tetap berjalan meski adanya kebijakan efisiensi akibat penyesuaian Tambahan Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. “Karena ada efisiensi, kita harus lebih jitu lagi menghitung anggaran. Tapi bukan berarti tidak ada,” tegas Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Agustiar menambahkan insentif untuk RT, Mantir, Damang, Ustazah, Pendeta, dan lainnya akan tetap dapat. Program seperti sembako murah, pendidikan gratis, dan kuliah gratis juga tetap berjalan. Agustiar menegaskan bahwa efisiensi dilakukan pada aspek nonprioritas seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), biaya listrik, hingga kegiatan rapat di hotel.
“Contohnya, perjalanan dinas dan ATK. Tidak boleh lagi rapat di hotel-hotel. Termasuk biaya operasional dan TPP juga kami efisiensikan,” jelasnya. Meski APBD Kalteng 2025 sebesar Rp5,3 triliun mengalami penyesuaian, Gubernur memastikan tidak ada pengurangan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau anggaran besar, pembangunan tentu bisa lebih banyak. Tapi walaupun ada penyesuaian, kami tetap berinovasi dan kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” katanya. Agustiar juga menegaskan, program Kartu Huma Betang akan tetap berlaku hingga tahun 2026. “Program-program prioritas tidak dikurangi. Kartu Huma Betang tetap jalan,” tegasnya.
Terkait pengawasan penggunaan dana desa, Gubernur menyebut bahwa pemerintah provinsi terus memastikan keselarasan kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Hari ini kami kumpulkan para kepala desa untuk menyerap aspirasi dan memastikan semua pihak bahu-membahu mengimplementasikan program pemerintah. Semua harus selaras dengan program Presiden,” ucapnya.
Sementara itu, menanggapi wacana penerapan work from home (WFH) bagi ASN sebagai langkah efisiensi, Agustiar menilai hal itu tidak perlu diterapkan di lingkungan Pemprov Kalteng. “Saya rasa tidak perlu. ASN tetap bekerja seperti biasa, normal saja,” ujarnya. Dia menutup dengan pernyataan reflektif tentang pentingnya manajemen keuangan yang bijak. “Namanya uang, seperti dalam rumah tangga. Dulu bisa hidup dari Rp5 ribu, sekarang Rp10 juta pun bisa habis. Artinya, tergantung bagaimana kita mengelola,” tandasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post