PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan strategi fiskal adaptif menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran 2026. Langkah ini ditempuh agar pelaksanaan program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 disesuaikan dengan dinamika fiskal nasional, termasuk kebijakan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. “Kita tidak menolak kebijakan pusat, karena gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi kita memberikan masukan agar daerah bisa lebih longgar dalam mengelola anggaran,” tegas Edy, Selasa 14 Oktober 2025.
Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap pola pengeluaran Pemprov, sehingga langkah efisiensi diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dampaknya, kami mengurangi belanja rutin seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Sekarang cukup air putih saja, tidak lagi makan besar. Pemakaian listrik pun dibatasi setelah jam kerja,” jelasnya.
Terkait Kebijakan efisiensi ini, Edy menuturkan akan tetap diberlakukan pada tahun 2026 sebagai bentuk penyesuaian fiskal daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun program prioritas. Menurutnya, setiap potensi pendapatan, sekecil apa pun, akan dimaksimalkan untuk menopang program pembangunan. “Minimal satu atau dua rupiah pun harus bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
*Koordinasi dengan Pemerintah Pusat*
Edy juga menjelaskan hasil pertemuan para Gubernur – Wakil Gubernur se-Indonesia dengan Menteri Keuangan, yang dimediasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). “Kami menyampaikan masukan terkait penurunan TKD agar tidak terlalu jauh. Pak Menteri Keuangan merespons positif dan mengatakan akan mengevaluasi kembali pada triwulan pertama tahun 2026,” ungkapnya.
Dia menegaskan, Pemprov Kalteng siap mendukung kebijakan nasional, namun tetap berharap agar ruang fiskal daerah bisa lebih leluasa. “Bukan pemotongan, tapi penyesuaian. Harapannya nanti ada kebijakan baru yang lebih mendukung daerah agar bisa terus menjalankan program pembangunan,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post