PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025, yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong di Ruang Rapat Paripurna, Senin 25 Agustus 2025. Dalam penyampaiannya, Edy Pratowo menguraikan berbagai tanggapan dan penjelasan terhadap masukan fraksi-fraksi pendukung DPRD, mulai dari isu penurunan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi belanja, hingga langkah penguatan perekonomian daerah.
“Penurunan PAD dan pendapatan transfer perlu diantisipasi melalui inovasi pendapatan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan perpajakan, perluasan basis wajib pajak, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD melalui e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, dan kanal pembayaran online,” ujarnya. Target pendapatan, lanjutnya, ditetapkan secara hati-hati dan realistis agar kredibilitas APBD tetap terjaga.
Terkait efisiensi belanja, pemerintah provinsi memastikan alokasinya memperhatikan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, terutama di sektor pelayanan dasar dan daerah tertinggal. “Komposisi belanja disusun dengan mempertimbangkan urusan wajib pelayanan dasar, mandatory spending, dan SPM yang berorientasi pada manfaat jangka panjang,” kata Edy.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat mekanisme pengaduan dan keterlibatan masyarakat melalui layanan SP4N-LAPOR serta PPID, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan semakin transparan dan partisipatif.
Menanggapi sorotan Fraksi Partai Golkar mengenai pertumbuhan ekonomi, Wagub menjelaskan bahwa pemerintah mendorong optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, intervensi bagi UKM, pelaksanaan pasar murah, dan pengembangan sektor pariwisata. “BUMD juga ditingkatkan kinerjanya melalui tata kelola yang sehat, seleksi manajemen sesuai regulasi, serta dukungan penyertaan modal daerah agar kontribusinya terhadap PAD semakin optimal,” paparnya.
Sementara itu, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan realisasi pendapatan transfer, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan pusat, memperbaiki pelaporan, serta menyelaraskan program daerah dengan kebijakan fiskal nasional. “Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp8,512 triliun dengan strategi penguatan akurasi perencanaan, digitalisasi pemungutan pajak, dan pemantauan realisasi harian,” jelasnya.
Dalam menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra, Edy menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan, mendukung distribusi bahan pokok ke pedalaman, menyiapkan sarana penanggulangan kekeringan dan karhutla, serta mempercepat program penanganan stunting. “Kami telah mengambil langkah strategis melibatkan lintas sektor, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.
Sedangkan kepada Fraksi Partai Nasdem dan Demokrat, pemerintah menyampaikan bahwa penyusunan APBD telah melalui tahapan panjang dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Defisit anggaran diakui masih menjadi tantangan akibat ketergantungan pada transfer pusat. “Kami mengajak semua pihak bersama-sama mencari sumber pendapatan baru agar APBD menjadi lebih sehat dan mandiri,” tutur Wagub.
Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, listrik desa, internet pedalaman, hingga program pendidikan Betang Cerdas dan Satu Keluarga Satu Sarjana juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 km jalan desa serta revitalisasi infrastruktur lintas kota/kabupaten tetap berjalan sesuai visi misi gubernur.
Fraksi PKB dan PAN turut mendapat tanggapan terkait prioritas pembangunan di pelosok, pengendalian inflasi, penguatan pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, dan mitigasi bencana. Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran dengan pengawasan dari KPK, BPK RI, dan aparat pengawas internal.
“Berbagai masukan yang kami terima sangat berarti bagi percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi pendukung DPRD atas dukungan dan pengawasan yang diberikan,” pungkas Edy.Dokumen pendukung pembahasan lebih lanjut telah diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat komisi dan rapat gabungan bersama tim pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait.
Sementara itu, Rapat Paripurna tersebut berlangsung dinamis dengan adanya interupsi terkait alokasi anggaran pembangunan jalan Hayaping–Patung. Rapat yang dimulai pukul 09.30 WIB di ruang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda utama mendengarkan jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebelum Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan jawaban mewakili gubernur, interupsi diajukan oleh Ampera Ay Mebas, Anggota Komisi II DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan IV. Ia mempertanyakan perubahan alokasi anggaran proyek jalan tersebut.
Menurut Ampera, anggaran awal pembangunan jalan Hayaping–Patung sebesar Rp30 miliar, ditambah Rp7,5 miliar melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Namun, setelah proses lelang, nilai kontrak justru turun menjadi Rp19 miliar lebih. Dan kemudian dilakukan adendum sebesar Rp5,9 miliar.
“Kalau tetap hanya Rp5,9 miliar saya tidak terima. Anggaran harus dikembalikan ke Rp20 miliar,” tegas Ampera di hadapan pimpinan rapat dan jajaran eksekutif. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyatakan pemerintah daerah sepakat agar persoalan tersebut dibahas lebih lanjut melalui mekanisme resmi pembahasan anggaran.
“Bapak/Ibu anggota DPRD, Pak Ampera AY Mebas, terkait hal yang ditanyakan, kami sependapat untuk mendiskusikannya dalam rapat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Anggaran DPRD,” ujar Wagub. Setelah interupsi ditanggapi, rapat paripurna kembali dilanjutkan sesuai agenda hingga akhirnya ditutup oleh pimpinan rapat.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post