PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan strategi yang mencakup ekspansi usaha dan kemitraan dengan pihak swasta guna memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. “BUMD menjadi perhatian serius. Kita dorong agar mereka melakukan ekspansi ke sektor 3P atau kemitraan dengan pihak lain,” ujarnya, Kamis 21 Agustus 2025.
Hingga saat ini, kontribusi BUMD dinilai masih belum sepenuhnya optimal. Meski telah mendapatkan penyertaan modal, hasil yang diperoleh belum maksimal, sehingga kinerja BUMD terus menjadi sorotan, termasuk dari DPRD Provinsi Kalteng. Menurut Edy, pembenahan manajemen dan tata kelola merupakan kunci utama agar BUMD dapat berkembang lebih baik.
“Pak Gubernur selalu mendorong agar pengurus BUMD memiliki kualifikasi yang baik. Kalau tidak, sulit berkembang,” jelasnya. Hal senada disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap BUMD agar ke depan mampu berkontribusi lebih besar terhadap keuangan daerah sekaligus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Saran dan masukan sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat ke depan, bagaimana kita mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja BUMD. Evaluasi ini penting agar ke depan BUMD bisa lebih produktif dan benar-benar menjadi institusi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Selain memperkuat keuangan daerah, optimalisasi BUMD juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Dengan optimal, BUMD tidak hanya menggerakkan perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada PAD, apalagi di tengah tantangan fiskal daerah saat ini,” tandasnya.
Pemprov Kalteng juga menekankan perlunya strategi baru, termasuk pembenahan manajemen serta penguatan tata kelola, agar BUMD tidak hanya menjadi beban keuangan daerah, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post