PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengungkapkan kekecewaannya atas rendahnya tingkat partisipasi kepala daerah dalam Rapat Kerja Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang direncanakan berlangsung pada Sabtu malam di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.
Menurut Gubernur, upaya peningkatan PAD seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa adanya komitmen kolektif, menurutnya, akan sulit bagi daerah untuk menemukan potensi baru dan menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
“Kalau tidak ada keseriusan dan sinergi antardaerah, kita akan jalan di tempat. Peningkatan PAD bukan sekadar target angka, tapi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan di daerah,” ujarnya usai memimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tingkat Provinsi Kalteng, Sabtu 12 Juli 2025.
Kritik Gubernur tidak hanya mengarah pada ketidakhadiran dalam rapat PAD, tetapi juga disampaikan saat upacara berlangsung. Ia menyayangkan bahwa hanya sedikit kepala daerah yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada peserta dari daerah masing-masing, padahal kegiatan ini menjadi salah satu momen strategis dalam memperkuat koperasi dan UMKM di Kalteng.
Meski antusiasme terlihat tinggi dari peserta koperasi dan pelaku UMKM yang mengikuti parade pembuka, kehadiran pemimpin daerah justru minim. Hal ini, menurut Agustiar, menjadi cermin dari lemahnya keseriusan sebagian pihak dalam membangun kolaborasi lintas wilayah.
Gubernur kembali menegaskan bahwa tanpa kesatuan langkah dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, potensi stagnasi pembangunan sangat mungkin terjadi. Ia menekankan bahwa pertemuan seperti ini bukanlah seremonial, melainkan forum penting untuk merumuskan kebijakan nyata.
Dari daftar undangan yang dikirim, hanya tujuh kepala daerah yang menyatakan kesediaan hadir, yaitu Bupati Katingan, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, serta Wali Kota Palangka Raya. Rendahnya konfirmasi kehadiran tersebut membuat rapat kerja terpaksa dibatalkan.
Pemprov Kalteng menyatakan tetap berkomitmen memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota, demi memastikan setiap langkah pembangunan bisa berjalan merata dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post