PALANGKA RAYA — Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Komisi III DPRD Provinsi membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, juga memaparkan perkembangan dan capaian program prioritas di sektor pendidikan.
“Hari ini kami memenuhi undangan dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk membahas KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2025. Kami juga melakukan paparan progres pembangunan bidang pendidikan di Kalimantan Tengah,” ujar Reza Prabowo usai rapat di DPRD Provinsi Kalteng, Rabu 25 Juni 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi III DPRD Kalteng, serta Wakil Ketua II DPRD.
Reza menuturkan, Dinas Pendidikan berkomitmen mendukung program-program prioritas yang tertuang dalam Kartu Huma Betang, program unggulan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Dari delapan program prioritas dalam Kartu Huma Betang, empat di antaranya berkaitan langsung dengan sektor pendidikan.
“Artinya, separuh dari program prioritas itu ada di sektor pendidikan. Ini menunjukkan komitmen nyata dari Bapak Gubernur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidikan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Beberapa program prioritas yang disampaikan antara lain Sekolah dan Kuliah Gratis, serta PKDS Berkah (Pelatihan Kompetensi Dasar Siswa). Program PKDS disebut sebagai inovasi khas Kalimantan Tengah, di mana siswa lulusan SMA/SMK tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga tiga sertifikat kompetensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
“Ada aplikasi pendaftaran online dan semua siswa bisa ikut. Program ini sudah berjalan sejak 2024,” jelas Reza.
Program lain yang juga mendapat sorotan adalah Prakerin (Praktik Kerja Industri) yang memberi kesempatan siswa SMK untuk magang di perusahaan.
Selanjutnya, Bantuan Seribu Rumah Guru yang bertujuan memudahkan guru memperoleh rumah layak dengan skema pembiayaan yang lebih baik.
Dinas Pendidikan juga melaporkan telah menyalurkan lebih dari Rp40 miliar dana BOSDA untuk mendukung sekitar 37.000 siswa dari keluarga tidak mampu, terutama yang berada di wilayah pedalaman.
“Gubernur sangat menekankan bahwa tak boleh ada anak Kalimantan Tengah yang gagal sekolah karena alasan ekonomi. Yang tidak mampu berdasarkan penghasilan, bukan sekadar gaji, diberikan fasilitas pendidikan gratis,” tegas Reza.
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan belum mengusulkan pergeseran atau penambahan anggaran, namun telah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak seperti pengadaan meja dan kursi sekolah.
“Angkanya masih belum ditentukan, tapi sudah kami sampaikan untuk bisa diakomodasi jika memungkinkan,” pungkas Reza.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post