SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah pelaksana program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Dalam tahap awal, Pemkab Kotim tengah mempersiapkan sekolah perintis yang akan menampung 100 anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang berada di kategori desil 1.
“Alhamdulillah, Kotim dipercaya sebagai salah satu lokasi Sekolah Rakyat. Hari ini kami bersama OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Diskominfo, dan Baperida meninjau langsung kesiapan lokasi sekolah perintis di kawasan Islamic Center atau Asrama Haji,” ujar Wakil Bupati Kotim, Irawati, Rabu 25 Juni 2025.
Ia menjelaskan, sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat dimulai oleh Kementerian PUPR, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyiapkan sekolah perintis. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai memenuhi sebagian besar syarat sebagai sekolah berasrama, meski masih terdapat beberapa kekurangan teknis.
“Kami menemukan masih ada kekurangan, seperti ukuran ruang belajar dan asrama yang belum sesuai standar. Selain itu juga perlu dilengkapi dapur umum, ruang makan, serta daya listrik. Ini akan kita lengkapi dan benahi secara bertahap melalui dukungan anggaran daerah,” tegas Irawati.
Pemerintah daerah juga sudah mulai melakukan pendataan terhadap calon peserta didik. Targetnya, 100 anak dari keluarga desil 1 atau masyarakat dengan kondisi ekonomi sangat rendah. Data ini diperoleh dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dan tidak bisa dimodifikasi.
“Kami tidak membuka pendaftaran umum. Nama-nama calon siswa langsung dari Kemensos, sesuai dengan data DTKS. Tidak bisa ditambah atau dikurangi. Karena itu kami harus cocokkan dengan profil anak yang benar-benar siap dan mau tinggal di asrama hingga lulus sekolah,” jelasnya.
Program ini menyasar anak-anak usia SLTA yang berasal dari keluarga rentan dan putus sekolah. Berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Kotim, jumlah anak usia SMA dari keluarga desil 1 di Kotim mencapai lebih dari 1.000 orang. Oleh karena itu, menurut Irawati, tidak sulit memenuhi kuota awal 100 anak untuk empat rombongan belajar (rombel).
“Kami targetkan dalam dua hari ke depan pendataan selesai, dan langsung kita laporkan ke Kemensos. Mereka akan melakukan verifikasi akhir, memastikan anak yang dipilih benar-benar sesuai dengan kriteria,” imbuhnya.
Pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Keduanya dijadwalkan meninjau lokasi dalam waktu dekat untuk mengukur dan mengevaluasi kelayakan bangunan. Sementara itu, pemkab berkomitmen menyiapkan sarana pendukung yang dibutuhkan sebelum pembangunan dimulai.
“Karena sekolah ini semi-boarding, semua fasilitas harus lengkap. Mulai dari tempat tidur, ruang belajar, dapur, sampai surat pernyataan dari anak bahwa mereka benar-benar siap tinggal di asrama dan menyelesaikan pendidikan,” katanya.
Wakil Bupati juga menambahkan bahwa sasaran program ini benar-benar untuk anak-anak yang memiliki keinginan kuat bersekolah namun terkendala biaya dan akses. Jika kuota desil 1 tidak terpenuhi, barulah anak dari desil 2 bisa masuk dalam daftar penerima manfaat.
“Insya Allah, pembelajaran di sekolah perintis ini akan dimulai pada 13 Juli 2025. Kita akan pastikan semua sudah siap. Bahkan bila ada perbaikan yang belum selesai, bisa kita anggarkan di APBD Perubahan sambil proses belajar berjalan,” tutupnya.
Program Sekolah Rakyat di Kotim tidak hanya menjawab kebutuhan pendidikan menengah bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi langkah nyata mengatasi angka putus sekolah di daerah. Dukungan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya di daerah yang luas seperti Kotim.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post