PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah menuju kemandirian fiskal daerah. Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 12 Juni 2025.
Gubernur H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya meningkatkan kontribusi PAD demi pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. “Semakin besar PAD kita, semakin luas jangkauan pembangunan yang dapat dilakukan dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai kesejahteraan sosial. Termasuk untuk mendukung Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera,” tegas Agustiar.
Meskipun realisasi PAD tahun berjalan menunjukkan peningkatan, Gubernur menilai kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Ia mengungkapkan bahwa banyak potensi pendapatan yang masih terpendam, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Beberapa instrumen pajak yang dinilai perlu dioptimalkan antara lain Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan volume air permukaan secara akurat, belum menggunakan plat KH untuk kendaraan operasional, dan belum membeli BBM dari distributor resmi yang menjadi Wajib Pungut di Kalimantan Tengah. Ini harus ditertibkan,” tegas Agustiar.
Gubernur juga menekankan bahwa reformasi fiskal tidak akan berhasil tanpa integrasi data antar-instansi, sinergi lintas kabupaten/kota, serta komitmen kolektif dari seluruh pihak terkait. Ia mendorong percepatan digitalisasi sistem pelayanan perpajakan daerah guna meningkatkan transparansi dan menutup celah kebocoran.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada pusat. Kalimantan Tengah harus berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota,” tegasnya lagi. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, turut menekankan bahwa forum koordinasi ini merupakan langkah penting untuk menyatukan strategi lintas sektor dalam peningkatan PAD.
“Jika seluruh wajib pajak di sektor pertambangan dan perkebunan taat dan transparan, maka PAD akan meningkat signifikan dan menjadi fondasi pembangunan yang kokoh,” kata Leonard. Dia menambahkan bahwa pendataan objek pajak yang menyeluruh, penegakan aturan yang konsisten, serta kesadaran perusahaan untuk berkontribusi terhadap daerah tempat mereka beroperasi adalah elemen vital dalam mencapai target tersebut.
Dengan sinergi yang solid dan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis dapat mendorong PAD sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di daerah. Agenda tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Direktur Bank Kalteng, serta para Direktur perusahaan se-Kalteng
(nra/matakalteng)
Discussion about this post