PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar pada tahun 2025 untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggaran tersebut berasal dari Dana Reboisasi (DR) serta dana dari Pemerintah Provinsi Kalteng. Langkah ini diambil guna menanggulangi dampak luas yang ditimbulkan karhutla, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap satwa liar dan masyarakat.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa pencegahan karhutla menjadi prioritas utama.
“Karhutla ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mendorong satwa liar seperti orang utan untuk masuk ke pemukiman penduduk. Ini tentu berbahaya bagi mereka maupun bagi manusia,” ujarnya, Senin 7 April 2025.
Menurut Edy, upaya pencegahan kebakaran hutan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan pengendalian kebakaran berjalan dengan baik.
“Kuncinya adalah kolaborasi. Semua pihak harus bersatu agar pencegahan karhutla dapat berjalan dengan baik dan efektif,” tambahnya.
Edy juga menyatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar, yang masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan. Selain itu, penguatan infrastruktur pemadaman kebakaran, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, juga akan menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk perlindungan terhadap habitat orang utan yang semakin terancam akibat kebakaran hutan. Edy menegaskan bahwa upaya konservasi akan sulit tercapai tanpa adanya pencegahan karhutla yang efektif.
“Kita akan terus mengingatkan dan menghimbau agar semuanya bisa terkendali dengan baik, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga,” tandas Edy Pratowo.
(vi/matakalteng)
