PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui program cetak sawah. Hingga saat ini, sebanyak 20.000 hektare lahan telah resmi dikontrak, dari total target 100.000 hektare. Program ini dilakukan secara bertahap, mengikuti kesiapan lahan yang telah melalui Studi Investigasi dan Desain (SID).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, menjelaskan bahwa pelaksanaan program cetak sawah dilakukan berdasarkan tahapan yang disesuaikan dengan SID. Dalam proses ini, sistem lelang elektronik atau e-katalog diterapkan untuk memastikan transparansi dan efektivitas kegiatan.
“Kontrak cetak sawah sudah berjalan untuk 20.000 hektare. Proses ini dilakukan bertahap, mengikuti kesiapan lahan yang sudah melalui SID. Jadi, tidak langsung 100.000 hektare sekaligus,” ujar Sunarti, Selasa 11 Maret 2025.
Sistem e-katalog memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses etalase yang disediakan oleh kementerian. Hal ini membuat proses penawaran dan pengerjaan lebih terjamin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Meskipun kontrak yang telah diteken baru mencapai 20 persen dari target, Sunarti menambahkan bahwa jika mengacu pada tahapan yang telah siap untuk dieksekusi, progres program cetak sawah di Kalimantan Tengah telah mencapai 56 persen.
“Secara kontrak memang baru 20 persen, tetapi jika melihat tahap yang sudah siap eksekusi, angkanya sudah 56 persen,” tambahnya.
Untuk mendukung pengelolaan lahan dan panen, pemerintah juga menyiapkan program brigade pangan. Program ini bertujuan agar lahan yang digarap dapat siap tanam dan produktif secara optimal.
“Brigade pangan menjadi solusi agar produksi lebih maksimal. Nantinya, satu brigade akan mengelola 200 hektare lahan dan mendapatkan bantuan alat serta mesin pertanian (alsintan) senilai Rp3,1 miliar,” ungkap Sunarti.
Dengan progres yang semakin nyata, pemerintah berharap program cetak sawah ini dapat mendukung ketahanan pangan Kalimantan Tengah serta meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun terus mendorong agar target 100.000 hektare dapat tercapai sesuai dengan rencana yang ditentukan.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post