SAMPIT – Meski beredar foto bupati kabupaten Kotawaringin Timur Halikinnor menggunakan seragam retret kepala daerah yang bertuliskan peserta dan berlokasi Magelang, namun dirinya belum memberi kepastian keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
Bahkan hingga saat ini bagian protokol setda Kabupaten Kotim juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait jadwal kegiatan yang akan diikuti bupati Kotim tersebut meski diakui saat ini yang bersangkutan memang sudah berada di Magelang.
Hal ini menjadi tanda tanya publik lantaran sebelumnya tersebar informasi adanya larangan untuk Kepala Daerah yang diusung oleh PDIP mengikuti retret sesuai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, agar kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Inatruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/iN/Dpp/ 2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk Bupati Kotim (Halikinnor) saya hanya melihat foto beliau menggunakan baju yang memang diberikan Mentri Dalam Negeri. Tetapi saya tidak tahu pasti apakah beliau ikut, karena hanya foto berseragam saja, tidak dalam kegiatan,”kata Wakil Bupati Kotim Irawati, Jumat, 21 Februari 2025.
Lanjutnya, mengenai kegiatan retret kepala daerah tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Pasar Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan mendapat instruksi dari ketua umum Megawati Soekarno Putri.
“Beliau memang memiliki hak prerogratif terhadap keputusan di partai yaitu menginstruksikan kepada kepala daerah untuk saat ini menunda dulu. Bukan melarang tapi menunda dulu untuk mengikuti kegiatan retret,” tambahnya.
Menurutnya, sebagai kader partai tentu pihaknya akan mematuhi instruksi partai karena seluruh kadar berkomitmen agar tegak lurus dengan apa yang menjadi instruksi ketua umum. “Dan saat ini partai sedang membutuhkan dukungan dari kader-kadernya. Otomatis kita akan turun untuk mendukung partai itu sendiri,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim Hary menegaskan, bahwa tidak ada larangan untuk mengikuti kegiatan rekrut bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP. “Karena pada poin pertama hanya tertulis agar menunda bukan melarang,” tegasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post