JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden RI Prabowo Subianto tersandera oleh isu-isu negatif. Hal ini diungkapkan Hendry dalam sebuah keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Jumat 21 Februari 2025.
Menurut Hendry, pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik menjadi sangat vital agar tidak merugikan citra pemerintahan. “Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya,” ujar Hendry.
Hendry menilai bahwa sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, serta penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP, seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik. Tanpa adanya strategi komunikasi yang solid, isu-isu ini bisa mengganggu fokus pemerintah dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi rakyat.
Lebih lanjut, Hendry menyoroti upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian nasional, khususnya dalam mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa komunikasi yang efektif, upaya tersebut bisa terhambat oleh narasi negatif yang beredar di masyarakat.
Hendry juga mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menangani berita-berita negatif yang berkembang. “Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegas Hendry.
Menurutnya, komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat, dan jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post