PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengimbau kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan harga pangan secara langsung di pasar. Hal ini bertujuan untuk mengecek apakah terjadi kenaikan harga menjelang hari libur keagamaan.
“Pemantauan langsung ke lapangan itu penting agar kita tahu harga pangan di pasar menjelang hari libur keagamaan apakah ada kenaikan atau tidak,” ujar Yuas Elko, Senin 20 Januari 2025. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dan pencatatan setiap kenaikan harga pangan yang terjadi.
Imbauan ini diharapkan dapat membantu memitigasi inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat, terutama menjelang periode-periode tertentu yang berpotensi mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok. Sebelumnya dikesempatan yang sama, Yuas Elko, juga turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diadakan secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka kelahiran beberapa tahun terakhir. “Banyaknya anak-anak usia produktif ini menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan, jika mereka dapat dibimbing untuk menjadi generasi yang produktif,” ujar Tito.
Tito juga menyoroti Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yang mencakup penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah pusat akan melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Mendagri mengimbau kepada para Kepala Daerah untuk mengoptimalkan keberhasilan PKG dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan organisasi profesi, guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Ia juga meminta agar PKG didukung melalui anggaran APBD dan pelaporannya disampaikan ke Kementerian Kesehatan.
Terkait inflasi, Tito mencatat bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 1,57% (y-o-y), yang mendapat apresiasi dari Presiden. Ia mengajak semua pihak untuk terus konsisten dalam mengendalikan inflasi agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pada minggu ketiga Januari 2025, 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan beberapa komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan IPH. “Harga cabai merah dan cabai rawit masing-masing tercatat naik signifikan, yakni 36,56% dan 47,51% dibandingkan bulan sebelumnya,” sebut Amalia.
Amalia juga menyampaikan bahwa beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng juga mengalami kenaikan harga di atas harga acuan, sementara daging ayam ras dan beras tercatat mengalami kenaikan meskipun berada di bawah rentang harga eceran tertinggi. Rakor ini menjadi forum penting untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi dan memastikan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post