PALANGKA RAYA – Industri kelapa sawit menjadi sorotan penting di Borneo Forum Ke 7 yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas. Dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini kerap terjadi di industri kelapa sawit, terutama di Kalimantan Tengah.
“Masalah produksi yang menurun, masalah penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta masalah perusahaan yang memasuki kawasan hutan terus memicu perdebatan dan perhatian publik,” sebut AHY, dalam jumpa pers seusai membuka Borneo Forum Ke-7 di Ballroom Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat 28 Juni 2024.
AHY menambahkan sebagai sektor ekonomi yang potensial memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional, ternyata masih banyak kerumitan dalam pengelolaan dan pengaturannya. Terutama, terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang harus dipatuhi oleh investor di bidang kelapa sawit.
“Kendala di sini adalah banyaknya tumpang tindih regulasi dan peta yang belum terupdate dengan baik. Oleh karenanya, diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat proses administrasi perkebunan,” jelasnya. Selain itu, solusi untuk mengatasi masalah kelapa sawit ini juga harus diupayakan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Menurut AHY tidak ada yang bisa merasa paling benar atau menyalahkan pihak lain tanpa berusaha mencari solusi bersama. Oleh karenanya, perspektif mediasi dan solusi harus lebih diutamakan daripada sikap defensif.
Ia menegaskan jika semua pihak bisa bekerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mengelola industri kelapa sawit, maka akan muncul banyak peluang bagi industri ini untuk terus berkembang. “Diharapkan kehadiran Borneo Forum Ke 7 ini menjadi momentum awal yang baik untuk menggerakkan sinergi antar pemangku kepentingan dan menjadikan industri kelapa sawit sebagai sektor strategis bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
Kampanye Industri Kelapa Sawit di Borneo Forum Ke 7
Sementara itu, generasi muda atau Generasi Z menjadi sasaran utama dalam kampanye Industri Kelapa Sawit di Borneo Forum Ke-7 yang digelar kembali tahun ini. Borneo Forum Ke-7 Tahun 2024 secara resmi dibuka Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Agus Harimurti Yudhoyono di Ballroom Swiss Belhotel Danum.
Dalam acara yang diselenggarakan dengan tema “Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan” tersebut, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat sekitar bagi kelangsungan investasi perkebunan kelapa sawit di Kalteng. “Perusahaan yang baik pada masyarakat tidak akan menghadapi gangguan investasi di Kalteng. Saya jamin tidak ada gangguan terhadap perusahaan perkebunan di Kalteng karena Bapak/Ibu sudah membantu pemerintah memerangi kemiskinan,” ujar gubernur.
Oleh karenanya, Gubernur mengusulkan agar Hak Guna Usaha (HGU) tidak diterbitkan atau dicabut apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban Plasma 20% bagi masyarakat sekitar. Gubernur Sugianto menambahkan tidak hanya pemerintah, namun juga dunia usaha seperti para pengusaha di bidang perkebunan kelapa sawit perlu ikut berperan dalam memerangi kemiskinan serta meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar.
“Perlu kehadiran para pengusaha di bidang perkebunan untuk memerangi kebodohan. Dua puluh tahun ke depan diharapkan anak-anak di Kalteng bisa S1 semua. Yang terkahir, dibantu juga di bidang kesehatan,” tekan gubernur. Ditempat yang sama, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan hal ini tentunya harus diiringi dengan jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi agar industri sawit terus dapat berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Kendala dalam pengaturan yang kerap kali memunculkan ketidakpastian baik bagi investor maupun masyarakat sekitar harus segera dirumuskan solusinya. Jaminan kepastian hukum dalam memberikan kepastian atas tanah serta pengurusan administrasi yang cepat dan tepat dapat didorong agar investasi menjadi lebih mudah dan dapat diwujudkan. “Hal ini berarti perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN akan memeriksa dukungan dan mempercepat administrasi pengurusan perkebunan kelapa sawit,” sebut pria yang akrab disapa AHY ini.
Ia menekankan perlunya dukungan yang kuat dari semua pihak bagi industri kelapa sawit agar terus berkembang. Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industri ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar jika dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. “Perlu adanya komitmen dari semua pihak dalam menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post