PALANGKA RAYA – Irjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dan mengimbau kepada 214 Pemerintah Daerah yang belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi untuk segera melaksanakannya sesuai arahan Mendagri.
Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembanguan Yuas Elko, dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin 245 Maret 2024.
Irjen Tomsi Tohir menegaskan bahwa terdapat enam upaya konkrit yang harus dilakukan dalam penanganan inflasi, yaitu melaksanakan operasi pasar murah; melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; gerakan menanam; merealisasikan Badan Usaha Tingkat Tinggi (BTT); dan dukungan transportasi dari APBD.
“Ikuti arahan dari Mendagri dan lakukan enam upaya konkrit tersebut untuk mengatasi masalah inflasi,” imbuh Tomsi Tohir dalam rakor tersebut. Sementara itu pada paparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi, biasanya menyumbang andil inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri.
“Beberapa komoditas pangan yang perlu diwaspadai karena adanya kenaikan harga di sebagian besar wilayah adalah telur ayam ras dan daging ayam ras. Harga beras selama tiga minggu di bulan Maret cenderung stabil, namun jika dibandingkan dengan bulan Februari masih lebih tinggi sekitar 3 persen,” ungkapnya.
Secara nasional, perkembangan harga di minggu ketiga Maret cenderung stabil, ditunjukkan dari tidak berubahnya jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan/penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH). “Inovasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutupnya.
Sementara itu, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembanguan Yuas Elko mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Pasar Murah di 14 kabupaten/kota pada minggu lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi dalam menekan angka inflasi di daerah.
Yuas Elko menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi selalu berupaya maksimal untuk memberikan harga terjangkau bagi masyarakat. “Melalui Pasar Murah ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Yuas usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam pasaran murah tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan pasar murah tersebut. Yuas juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi di wilayahnya diharapkan dapat segera melakukan upaya maksimal.
Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Pasar Murah juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Masyarakat antusias dalam mengikuti pasar murah tersebut. Adanya Pasar Murah tersebut menjadi sebuah solusi yang baik dalam membantu masyarakat agar dapat mengakses barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil,” tandas Yuas.
Melalui Pasar Murah, Pemerintah Provinsi Kalteng mengambil langkah konkret dan tepat untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membantu menekan angka inflasi di daerah.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post