PALANGKA RAYA – Inflasi nasional di bulan Desember 2023 menurut Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian berada diangka 2,61%, di mana ia menyatakan bahwa ini merupakan hasil kerja keras bersama. Namun, ia berharap bahwa angka inflasi di bulan Januari 2024 bisa turun di mana tidak ada hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru.
Hal ini disampaikan oleh Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 22 Januari 2024.
Tito menyebutkan, meski angka inflasi nasional menunjukkan hasil yang baik, namun menurut Tito, daerah-daerah tertentu masih memiliki inflasi yang tinggi di atas rata-rata nasional. Daerah-daerah tersebut terdiri dari Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.
“Saya menyarankan agar para perwakilan daerah tersebut segera melakukan intervensi dan mencari tahu masalah di mana penyebab inflasi masih tinggi,” sebutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menyebutkan, inflasi beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras yang relatif tinggi mayoritas terjadi di kota-kota di luar pulau Jawa pada minggu ketiga Januari 2024. Namun, secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) turun sebesar 8% poin dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
Ia juga melaporkan bahwa dari 26,37% kabupaten/kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Hulu Sungai Utara dengan IPH 3,93%.
“Berbagai komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, dan beras menjadi penyumbang andil terbesar di 10 wilayah tersebut,” bebernya.
Disebutkan meskipun inflasi nasional menunjukkan hasil yang baik, namun sejumlah daerah tertentu masih perlu diperhatikan dan diatasi. Inflasi menjadi hal yang penting diperhatikan dan direspon dengan cepat, terutama bagi masyarakat yang sedang sulit bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang sulit saat ini.
“Diharapkan akan ada langkah-langkah lebih lanjut yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post