SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) berharap Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ADP-KSB) tetap dilaksanakan sampai pada tahun depan. Hal ini untuk mensejahterakan pekebun sawit swadaya di Kabupaten Kotim.
“ADP-KSB yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ini akan berakhir pada tahun 2024 agar dapat dilanjutkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Fajrurrahman, Senin 22 Januari 2024.
Disampaikannya, dengan adanya ADP-KSB tersebut dapat membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan seperti mendorong progam peremajaan kelapa sawit bagi para pekebun swadaya, menjembatani kemitraan strategis antara pekebun swadaya dan perusahaan besar swasta, turut mendorong sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) bagi para pekebun swadaya.
Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri sawit di Indonesia. Pemerintah Daerah selaku pelaksana program nasional ini juga dituntut untuk mengejawantahkan visi misi nasional kelapa sawit berkelanjutan.
RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensikronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit.
Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat lokal dengan industri kelapa sawit.
“Kami berharap tahun depan Kementerian tetap melanjutkan RADP-KSB dan membiyai. Karena tahun 2025 kami akan secara khusus melakukan pemetaan dan lebih menguatkan pendampingan dana dari RADP KSB,” ucap Fajrurrahman yang juga Ketua Tim RADP-KSB Kotim.
Ditambahkan, pada tahun 2025 Pemkab Kotim akan fokus melakukan pemetaan dan lebih menguatkan pendampingan dana dari program itu.
Lanjutnya, apalgi Pemkab Kotim sudah mendapatkan Dana Bagi Hasil dari kelapa sawit yang selama ini diperjuangkan oleh Bupati Kotim Halikinnor sampai tingkat nasional.
“Jadi pada tahun 2023 kemarin Kotim mendapat Rp46 miliar dan tahun 2024 ini mendapat Rp41 miliar terbesar di Kalteng. Penggunaannya juga salah satunya untuk RADP-KSB,” sebutnya.
Dirinya juga berharap dengan adanya DBH itu kinerja pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kotim dapat semakin menguat terutama dalam mendukung dan memajukan sawit swadaya.
“Karena fokus kami adalah mensejahterakan pekebun sawit swadaya di Kotim, makanya kami berharap ke depan tetap dilanjutkan,” tutupnya.
(dev/matakalteng)
Discussion about this post