Cari Solusi Kasus Hamparan, Pemprov Gelar Pertemuan dengan Pemkab Seruyan

PALANGKA RAYA – Guna mencari solusi konflik yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan dengan PT. Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) 1, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan dengan Pemkab Seruyan dan pihak kepolisian.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B Anden yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan hasil dari pertemuan ini akan di sampaikan kepada gubernur yang saat ini tengah berada di Jakarta terkait konflik yang terjadi.

“Sekarang ini gubernur sedang menulusuri di Jakarta. Yang hadir pada pertemuan ini Pj Bupati Seruyan, ada Kapolres, ada dari Polda, asisten dan Kepala Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten, ada juga PTSP, ada Pak Wagub, dan saya. Namun, pihak perusahaan belum karena kita masih mendengar dari pemerintah dulu,” katanya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kalteng, usai kegiatan, Kamis 12 Oktober 2023

Pada pertemuan kali ini Herson mengungkapkan bahwa pihak perusahaan masih belum dihadirkan. Direncanakan Pemprov Kalteng akan kembali menggelar pertemuan dalam waktu dekat dengan mengundang pihak perusahaan dan masyarakat.

“Setelah Wagub malam ini menyampaikan laporan hasil pertemuan hari ini kepada Gubernur, kemungkinan besok kita akan mengundang pihak perusahaan untuk menghadiri pertemuan dan selanjutnya kita akan menggelar juga pertemuan dengan masyarakat,” beber Herson.

Ketika disinggung terkait kondisi terakhir di wilayah konflik, Herson menyebutkan bahwa berdasarkan laporan camat setempat saat ini kondisi di wilayah konflik cenderung aman dan terkendali.

“Saat ini kondisi di wilayah konflik aman terkendali berdasarkan hasil laporan Camat tidak terjadi pergerakan apapun disana,” jelasnya.

Lebih lanjut herson menambahkan pada pertemuan dengan pihak perusahaan, pemprov akan kembali menekankan terkait realisasi plasma yang dituntut oleh masyarakat.

“Dalam hal ini pemerintah harus cepat bergerak memberikan solusi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya konflik yang terjadi kemudian hari,” tutupnya.

(vi/matakalteng.com)