PALANGKA RAYA – Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan iklim yang dapat mengancam sendi kehidupan. Untuk menghadapinya, diperlukan pondasi yang kuat terkait perlindungan lingkungan dan iklim dari semua pihak baik lintas generasi, lintas disiplin maupun lintas sektor.
“Secara kolektif berinovasi guna mendapatkan solusi untuk mengatasi perubahan iklim yang melanda,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin saat membuka Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di M Bahalap Hotel pada Kamis 20 Juli 2023.
Sekda mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi dengan luas kawasan hutan sebesar 15,3 juta ha telah berkomitmen menjadikan Rencana Kerja FOLU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai katalisator yang diharapkan mampu mengakselerasi implementasi kebijakan dan program-program terkait perubahan iklim termasuk sosialisasi perdagangan karbon sektor kehutanan.
Nuryakin menilai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri LHK nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, bertujuan untuk mengatur Perdagangan Karbon sektor Kehutanan secara rinci baik aspek lokasi, mekanisme, pelaku usaha perdagangan karbon sektor kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas perdagangan karbon, hingga laporan, evaluasi dan pembinaan, dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui aksi mitigasi perubahan iklim meliputi kegiatan Pengurangan Emisi GRK dan Penyimpanan dan penyerapan karbon hutan.
“Untuk mendukung pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, sektor kehutanan perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa perdagangan karbon sektor kehutanan. Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi Gas Rumah Kaca.
Sekda menyebutkan langkah optimalisasi perdagangan karbon membutuhkan usaha serta kerja keras dari segenap Kementerian dan Lembaga dalam menjaga pendapatan negara melalui perdagangan karbon. Menurutnya dalam proses tersebut akan ada kendala seperti misalnya terdapat ‘bocornya’ potensi perdagangan karbon Indonesia sehingga dengan mudah dikapitalisasi luar negeri.
Hal ini terjadi karena permasalahan di sektor hilir yang bermuara pada lemahnya pengawasan serta mekanisme dalam melihat fenomena perdagangan karbon di Indonesia dan kurang disadarinya efek perubahan iklim global oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK Agus Justianto saat di wawancarai para media mengatakan, sesuai dengan komitmen bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Kementerian LHK sudah mengeluarkan beberapa kebijakan.
“Terakhir kita mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dimana di dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mekanisme yang bisa digunakan untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca termasuk perdagangan karbon”, ungkap Agus Justianto.
“Kemudian melalui Peraturan Menteri LHK nomor 7 Tahun 2023, tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, telah ditertibkan tentang tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post