SAMPIT – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang merupakan politikus Partai Demokrat Jhon Krisli menyoroti hilangnya sejumlah program dari dana aspirasi Anggota DPRD Kotim. Menurutnya, hilangnya program aspirasi tersebut merupakan imbas dari kondisi keuangan daerah yang saat ini belum stabil.
“Seharusnya DPRD bisa memanggil eksekutif dalam hal ini tim anggaran untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Karena hal ini terjadi akibat kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil. Saya sudah sarankan kepada anggota Fraksi Demokrat untuk menyikapinya,” ucap Ketua DPC Demokrat Kotim ini, Kamis 20 Juli 2023.
Salah satunya kata Jhon, harus ada rapat antara DPRD dan Pemkab untuk mencari alternatif atas persoalan keuangan daerah saat ini.
“Memang persoalan ini awalnya karena anggaran kita yang setiap tahun harus menutupi hutang kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Sehingga persoalan anggaran daerah kita sekarang ini sedang tidak sehat. Berawal dari penyusunan APBD Kotim yang tidak proporsional,” tegasnya.
Iya mencontohkan, seperti target di pendapatan dipatok tinggi, namun pada realisasinya jauh dari target sementara belanja tinggi, akibatnya banyak program yang tidak bisa dibiayai lagi.
“Rendahnya upaya dari eksekutif untuk memproyeksikan pendapatan baik itu dari DAU hingga PAD akan berdampak kepada pelaksanaan roda pembangunan,” ucap Jhon.
Selain itu ujarnya, akibat dari hutang masa lalu, selalu terbebani oleh hutang anggaran tahun sebelumnya untuk tahun ini saja masih terbebani hutang warisan yakni Rp76 miliar. Selain itu adanya penurunan dari transfer dana alokasi.
“Rasionalisasi ini pilihan utama untuk membebaskan tahun anggaran berikutnya dari jeratan hutang, karena besar kemungkinan jika tahun ini akan banyak program tidak bisa terbayarkan seperti tahun sebelumnya lagi, rasionalisasi ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja kembali. Ketika saya terakhir di DPRD besaran DAU sekitar Rp 961 miliar sekarang Rp761 miliar artinya kehilangan Rp200 miliar. Ini yang mestinya dikejar kenapa bisa DAU menurun padahal itu adalah andalan untuk membiayai program pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, hal wajar bagi Bupati melakukan evaluasi terhadap pejabat dijajaranya karena tidak mampu mengejar pendapatan, khususnya PAD dan DAU di Kementrian Keuangan. Seperti halnya PAD 2023 ditarget Rp406 miliar lebih terealisasi masih Rp97 miliar. Dia memperkirakan APBD tahun ini tidak jauh dari kondisi APBD 2022.
“Artinya terealisasi sedikit sementara program yang dibiayai ini sangat banyak keluar masuk uang di kas daerah ini jadi tidak seimbang. Akibat dari semua ini maka muncul istilah pembintangan program di SOPD. Biasanya ini tidak luput juga program milik wakil rakyat untuk konstituen dimasing-masing dapilnya. Jadi APBD kita ini ada angkanya tapi tidak ada uangnya,” jelanya.
Untuk kondisi terkini kata dia, tidak lain adalah pemerintah daerah harus memutar otak mencari sumber pendapatan lain termasuk disitu adalah PAD. Ada sector potensial yang masih bisa digarap melalui BUMD yakni pabrik kelapa sawit disitu pemerintah bisa saja bekerjasama dengan swasta dengan kepemilikan samam minimal 51 persen.
“Saya kira ini solusinya selain untuk petani juga untuk memperkuat keuangan daerah kita dari hasil BUMD tersebut,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post