PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Nuryakin memimpin Rapat Lanjutan terkait Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan, bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis 13 Oktober 2022.
Sekda menyambut baik kedatangan Tim Monev PMK Nasional ke Kalteng untuk melakukan asistensi dan pendampingan, di samping monitoring dan evaluasi. Sekda pun mengungkapkan bahwa secara umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sudah bisa mengatasi wabah PMK ini. Gubernur pun telah mengeluarkan instruksi untuk memperketat pengawasan lalu lintas hewan di lintas batas provinsi.
“Di perbatasan antara Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah, seperti di Kapuas dan Tamiang Layang, Barito Timur, kita melakukan penjagaan ketat bersama Polri, TNI, BNPB, dan Dinas Pertanian, Pangan,” urai Sekda.
Ketua Tim Monev PMK Nasional, Ary Laksmana Widjaja menyampaikan bahwa secara garis besar penanganan PMK di Kalteng sudah cukup baik terkait pelaksanaan 5 Strategi Utama Penanganan PMK. Kelima strategi tersebut, meliputi penerapan biosecurity yang ketat, pengobatan hewan ternak yang terinfeksi PMK, pengujian, vaksinasi hewan, dan pemotongan bersyarat pada hewan yang terpapar PMK.
Ary mengapresiasi strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemprov Kalteng terkait penanganan PMK yang telah cukup baik. Ary juga mengapresiasi capaian Provinsi Kalteng yang sejak 10 Agustus 2022 lalu telah mencapai Zero Case PMK dan terus melakukan upaya untuk menuju ke Zona Putih di mana vaksinasi saat ini juga sudah mencapai 40,75%.
Meski demikian, Ketua Tim Monev PMK Nasional tersebut berharap Pemprov Kalteng mendorong kabupaten yang belum membentuk Satgas PMK, seperti Barito Utara, untuk segera membentuk Satgas. Selanjutnya, Tim Satgas PMK diharapkan meningkatkan sinergitas dan perannya karena tugas penanganan wabah ini bukan hanya tugas dinas tertentu. “Peran unsur pentaheliks yang lain, seperti TNI dan Polri, perlu dioptimalkan. Selain itu, tidak hanya dokter, ketersediaan tenaga vaksinator juga perlu diperhatikan,” imbuhnya.
Secara garis besar Tim Monev menekankan bahwa dalam rangka penanganan PMK, 2 hal yang menjadi kunci keberhasilannya adalah vaksinasi dan biosecurity. “Kalau mencapai 30% vaksin, kasus PMK diharapkan bisa benar-benar hilang. Sedangkan biosecurity dilakukan, untuk memastikan tidak muncul kasus baru,” jelas Ketua Tim Monev PMK Nasional Ary Laksmana Widjaja.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post