PALANGKA RAYA – Seorang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang berusaha diwujudkan oleh H. Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dalam beberapa kesempatan Sugianto selalu menegaskan bahwa Kalteng memiliki kekayaan alam yang melimpah. Guna mengoptimalisasi hasil sumber daya alam (SDA) Kalteng beberapa upaya terus dilakukan diantaranya dengan hilirisasi hasil SDA. Hilirisasi ini dimaksudkan agar sumber daya alam di Kalteng dapat ditingkatkan nilai gunanya sebelum dipasarkan keluar Kalteng. Tidak hanya itu dengan hilirisasi secara tidak langsung akan mampu menyerap tenaga kerja setempat.
“Hilirisasi yang dicita-citakan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan untuk mensejahterakan segelintir orang saja dan menyisakan dampak buruk khususnya bagi masyarakat setempat,” ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Agus Siswadi, Rabu 3 November 2021.
Lebih lanjut Agus mengatakan tentunya akan ada pihak yang pro dan kontra atas kebijakan yang diambil oleh gubernur. Ketidaksetujuan masyarakat atas kebijakan gubernur bahkan kerap kali disampaikan melalui media sosial. Seperti yang diketahui belum lama seorang pengguna media sosial memposting status yang isinya menyatakan keberatan pada kebijakan Sugianto Sabran selaku gubernur.
Tidak hanya menyampaikan uneg-unegnya pemilik akun facebook Hagai Kristian Ajoy bahkan melontarkan ancaman kekerasan kepada Gubernur Kalteng dan Presiden RI, Joko Widodo.
“Terlihat dari postingan pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 16.37 WIB yang diposting oleh akun Facebook Hagai Kristian Ajoy di Grup Penyedot yang menyampaikan ancaman “matei badaha ikau gawi kuh amun sampai sedot nutup muh” yang berarti mati berdarah kamu kubuat jika sampai menutup sedot (sedot emas) dan berlanjut pada postingan yang turut mengancam Presiden RI pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 16.49 WIB ”Ayo pak jokowi presiden RI jangan kecewakan saya, atau saya sembelih anda”, beber Agus.
Menanggapi dua postingan dan beberapa postingan lainnya yang dinilai cukup memprihatinkan, beberapa unsur ormas bahkan mengajukan laporan kepada pihak kepolisian, namun hingga saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut.
Gubernur sendiri menanggapi adanya ancaman terhadap dirinya menyikapi hal tersebut dengan bijak. Menurutnya wajar jika ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebijakan yang dibuat, namun terlepas dari itu semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pada kebutuhan pemenuhan kesejahteraan rakyat.
“Itu wajar, mungkin dia sedang banyak tuntutan kehidupan. Namun cukup disayangkan dengan kata-kata yang turut mengancam Presiden. Hal ini sangat bertentangan dengan falsafah dan kepribadian kita orang Dayak,” jawabnya usai olahraga sore di Halaman Istana Isen Mulang, Senin 1 November 2021 lalu.
Sebagaimana arahan Presiden RI, bahwa perekonomian di masa pandemi harus dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di daerah. Penertiban perizinan merupakan salah satu upayanya untuk optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kalimantan Tengah.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post