PALANGKA RAYA – Sebagai daerah penyangga Ibukota Negara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), diminta untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, agar pengelolaan sumber daya alam lebih maksimal.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Herson B Aden mengatakan, bahwa Provinsi Kalteng memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, dengan luasan wilayah 153.564 Km² dan jumlah penduduk berkisar 2,6 juta jiwa.
Sehingga dalam rangka mendukung Kalteng menjadi daerah penyangga IKN Nusantara, perlu pengembangan SDM yang unggul, berkualitas dan mampu bersaing secara global.
“Melalui pengembangan SDM unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik serta mental, maka akan berdampak positif tidak hanya dalam segi daya saing serta kemandirian bangsa. Tetapi berdampak positif juga terhadap pembangunan Bumi Tambun Bungai, sebagai salah satu wilayah penyangga IKN Nusantara,” ungkapnya pada seminar nasional tentang Peran Strategis Daerah Penyangga IKN di gedung Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG), Jalan Hendrik Timang, Selasa 5 Juli 2022.
Peningkatan kualitas SDM lanjutnya, memiliki pengaruh besar dalam mendukung program strategis nasional. Dimana Provinsi Kalteng dipercayakan Pemerintah Pusat sebagai salah satu wilayah pengembangan Food Estate yang mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Dengan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, masyarakat akan turut mensukseskan program strategis nasional, bahkan mampu menyerap tenaga kerja yang notabene masyarakat lokal, yang tentunya bermuara pada peningkatan kualitas perekonomian di Kalteng,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Prodi Administrasi Negara sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Imanuel Jaya mengungkapkan, mengusung tema peranan strategis daerah penyangga IKN ini mengingat Provinsi Kalteng memiliki potensi besar menjadi daerah penyangga IKN Nusantara.
“Kita berharap agar kedepannya Kalteng tidak cuma menjadi penonton, apalagi daerah disekitar IKN berpeluang besar menjadi daerah penyangga IKN Nusantara. Sehingga melalui Seminar Nasional ini kita berharap semua unsur yang tergabung dalam pentahelix (pihak yang berkolaborasi) baik itu Pemerintah Daerah, masyarakat, pengusaha hingga media massa bisa berpartisipasi,” ujarnya.
Seminar ini digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (Fisipol UPR) bekerjasama dengan Indonesia Association For Public Administration (IAPA). Seminar ini dihadiri perwakilan Universitas Tanjungpura dan Universitas Kapuas Sintang Kapuas dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP).
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post