BUNTOK – Lima Fraksi DPRD Barito Selatan, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA 2022 dibahas pada tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan.
Hal tersebut disampaikan lima fraksi pendukung dewan dalam rapat paripurna ke XIII masa persidangan III dengan agenda pemandangan umum fraksi di Buntok, Rabu 14 September 2022.
“Kita menerima APBD-P 2022 untuk dibahas di tahap selanjutnya dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar memperbaiki jalan Soekarno Hatta yang mengalami kerusakan,” kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Barsel, Jarliansyah.
Adapun lima fraksi itu yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem Pembangunan Berkarya dan Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan. Karena lanjut dia, akibat rusaknya jalan Soekarno Hatta tersebut, sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, ia juga meminta agar pemkab melaksanakan pasar murah dalam mengendalikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sedangkan juru bicara Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan, Rahmato Rahman menyampaikan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemkab yang telah membayarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kita juga meminta kepada Pemkab agar mengkoneksikan jaringan listrik di sejumlah desa,” pintanya.
Begitu juga lanjut dia, ada wilayah desa yang belum dibangun jembatan penghubung seperti jembatan penghubung antara Desa Teluk Sampudau dengan Desa Muara Talang, Kecamatan Dusun Selatan. “Kami juga berharap, Pemkab memberikan hadiah hari jadi kepada Ketua RT dan Ketua RW dari Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu di saat kenaikan BBM saat ini,” kata Rahmato Rahman.
Sementara Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana mengucapkan terima kasih atas diterimanya raperda APBD-P 2022 dibahas pada tahap selanjutnya. “Untuk catatan Fraksi PDIP terkait dengan perbaikan Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah memang sudah dianggarkan, dan menunggu penandatanganan kontrak,” jelasnya.
Dalam mengendalikan inflasi, pihaknya akan melaksanakan sejumlah kegiatan yang diantaranya melaksanakan pasar murah, pasar penyeimbang dan pembagian sembako gratis. Terkait sebanyak 26 desa yang belum teraliri listrik PLN, pada desa tersebut sudah dialiri PLTS terpusat dan sebagiannya lagi sudah menggunakan PLTD. “Meski demikian, kita akan tetap melakukan koordinasi dengan PLN UP2K Palangka Raya untuk menyelesaikan terhadap 26 desa yang belum teraliri listrik PLN itu,” tambah dia.
Sedangkan mengenai usulan kenaikan honor Ketua RT/RW dari Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu masih dilakukan pertimbangan dan memformulasikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post