DPRD Dukung Evaluasi SPPG, Minta SPPG Segera Penuhi Standar Operasional

PALANGKA RAYA – Dewan Parwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mendukung langkah penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif Norkim, menilai kebijakan tersebut tepat untuk memastikan seluruh SPPG beroperasi sesuai ketentuan teknis dan standar kesehatan. “Kami menyambut baik langkah dari Badan Gizi Nasional, khususnya di Palangka Raya, yang menutup sementara 14 SPPG yang belum memenuhi standar operasional,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis 9 April 2026.

Perda PJU Diharapkan Perkuat Kinerja OPD Tangani Penerangan Jalan

Salundik Minta Hak Masyarakat Dilindungi dalam Program Bank Tanah

DPRD Soroti Optimalisasi PAD dan Efektivitas Belanja Pemko Palangka Raya

Pemko Diminta Pastikan Ketersedian Bahan Pokok Sampai Idulfitri

Ia menekankan pentingnya perbaikan segera oleh pengelola SPPG agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas, terutama terhadap kualitas makanan yang akan diberikan kepada siswa. “SPPG harus segera memperbaiki sesuai saran pihak terkait. Jangan sampai ini berdampak, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga pada kualitas makanan yang dikonsumsi siswa, baik dari sisi kesehatan, higienitas, maupun sterilisasi,” tegasnya.

Arif juga mengingatkan agar proses perbaikan tidak berlangsung terlalu lama, mengingat program MBG telah berjalan dan menjadi kebutuhan bagi sekolah penerima manfaat. “Kami berharap prosesnya tidak berlarut-larut. Jangan sampai pihak sekolah yang sudah bekerja sama harus menunggu terlalu lama,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti potensi dampak terhadap anggaran program apabila penyaluran terhenti dalam waktu cukup lama. Menurutnya, perlu kejelasan mekanisme penyaluran kembali agar tidak menimbulkan kendala administratif.

“Anggaran ini kan juga bergantung pada penyaluran. Jangan sampai sudah dialokasikan tapi tidak terserap karena terhenti. Nanti teknisnya apakah dirapel atau seperti apa, tentu pihak terkait yang lebih memahami aturannya,” jelasnya. DPRD berharap perbaikan dapat segera dituntaskan sehingga program MBG kembali berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan merata oleh para siswa di Kota Palangka Raya.

(nra/matakalteng)