PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan penghentian sementara operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan langkah evaluatif guna memastikan standar layanan terpenuhi, khususnya dalam pengelolaan limbah dan aspek lingkungan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN), yang menilai sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan teknis.
“Penutupan ini tentu ada alasannya. Tidak mungkin pemerintah tiba-tiba menghentikan operasional. Tujuannya agar program tetap berjalan, tetapi dengan standar yang benar sehingga penerima manfaat tetap mendapatkan haknya,” ujarnya, Kamis 9 April 2026.
Ia menjelaskan, salah satu temuan utama adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah SPPG. Padahal, aktivitas operasional dapur menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
“Setiap hari ada proses memasak yang menghasilkan limbah. Kalau langsung dibuang tanpa pengolahan, itu berbahaya bagi lingkungan. Jadi harus diolah melalui instalasi pengelolaan air limbah, IPAL.,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah kota telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pendampingan terhadap SPPG yang terdampak penghentian sementara. Pendampingan tersebut mencakup arahan teknis hingga perbaikan sistem pengelolaan limbah agar sesuai standar.
“Jadi kita imbau kepada seluruh SPPG di Kota Palangka Raya, khususnya yang ditutup sementara segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nanti akan diberikan arahan terkait IPAL yang sesuai ketentuan,” katanya.
Zaini menambahkan, dalam aspek perizinan lingkungan, setiap usaha wajib menyesuaikan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UKL-UPL, hingga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
Untuk SPPG, kewajiban pengelolaan limbah menjadi bagian dari komitmen dalam dokumen lingkungan tersebut. “SPPL itu adalah bentuk komitmen pengelola untuk menjaga lingkungan. Jika tidak dijalankan, berarti tidak taat terhadap komitmennya sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penghentian ini bersifat sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Pemerintah daerah juga mendukung langkah BGN sebagai upaya menjaga kualitas program. “Kita ingin program ini berjalan baik, tanpa menimbulkan dampak negatif. Begitu syarat terpenuhi, operasional bisa kembali berjalan,” jelasnya.
Terkait dampak terhadap penerima manfaat, Zaini menyebut mekanisme penyaluran menjadi kewenangan BGN. Namun, pemerintah kota memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas. “Yang penting bagi kami, penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Untuk teknis penyaluran, itu kewenangan BGN,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post