PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Dapur Makan Bergizi (MBG) gratis, sebagai upaya untuk mendukung program pemberian makanan bergizi kepada masyarakat. Namun, proyek ini hingga kini terhambat akibat belum adanya survei dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi kendala dalam kelancaran pelaksanaannya.
Menurut Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah, pihak BGN kemungkinan sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi acuan pelaksanaan proyek ini. Dede menekankan pentingnya kehati-hatian dari semua pihak yang terlibat, agar tidak mengambil langkah yang salah tanpa adanya kejelasan mengenai juknis tersebut.
“Mungkin BGN menunggu juknisnya. Jadi kita semua ini mau bergerak begini takut salah, karena kewenangan yang ada semuanya diatur dalam juknis yang harus diketahui terlebih dahulu,” ungkap Dede, Selasa 18 Februari 2025. Meskipun Pemko Palangka Raya sudah memulai langkah yang baik dengan menyiapkan lahan dan berinisiatif terlebih dahulu, Dede mengungkapkan bahwa masih ada kekhawatiran dari pihak-pihak terkait.
Tanpa adanya juknis, masing-masing instansi belum bisa memastikan batas kewenangannya dalam proyek ini. “Pemko sudah cukup bagus, sudah menyiapkan, sudah jalan duluan, bereaksi duluan, tapi pihak-pihak terkait ini masih khawatir karena belum jelas kewenangan masing-masing,” jelas Dede. Namun, Dede tetap optimis bahwa proyek ini dapat berjalan lancar begitu juknis tersebut diterbitkan.
Dia percaya bahwa setelah juknis turun, semua pihak yang terlibat akan mengetahui kewenangannya masing-masing, dan program Dapur Makan Bergizi gratis ini dapat segera dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Begitu juknis turun, semua pihak akan tahu apa yang menjadi kewenangan masing-masing, dan program ini bisa segera dimulai,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post