PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono, menyoroti pentingnya pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan di provinsi ini untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pembangunan di daerah pelosok atau perdesaan.
“Alasan utama karena daerah tersebut belum memiliki infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta sumber air bersih yang cukup,” sebut Sudarsono, Selasa 16 Juli 2024. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan hal ini dan bertindak dengan mengupayakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sudarsono mengajak pemerintah untuk melakukan transformasi pembangunan agar dapat mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerah. Transformasi pembangunan tidak hanya berkutat pada aspek fisik semata, namun juga pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan.
“Agar program pembangunan dapat nyata dirasakan oleh masyarakat, maka harus dilakukan revolusi dalam cara pandang dan pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya. Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan haruslah didasarkan pada landasan-nilai kesetaraan, keadilan, dan partisipasi. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dalam hal ini, Pemerintah harus lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Di era modern ini, teknologi informasi menjadi salah satu agen perubahan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Teknologi informasi dapat digunakan dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, serta partisipasi masyarakat yang lebih mudah.
“Pembangunan yang berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, sehingga dapat mengurangi praktik korupsi dan nepotisme dalam proyek pembangunan,” ungkapnya. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, disebutkan Sudarsono masyarakat harus mengubah pola pikir dan budaya. Masyarakat perlu mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan alam.
Pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan merusak lingkungan dan mengurangi kemampuan lingkungan untuk memberikan kebutuhan manusia dan hewan. “Terakhir, kita seharusnya lebih menekankan pada kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi ini tersedia dalam berbagai bentuk, dari donasi hingga kemitraan, dan sangat diperlukan untuk membangun kebersamaan dalam pembangunan,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
