Dewan Menilai Penutupan Sejumlah Ruas Jalan Belum Perlu Dilakukan

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Palangka Raya, Sigit Widodo dalam unggahan media sosialnya mengatakan, saat ini Kota Palangka Raya menerapkan PPKM Mikro yang diperketat, dalam artian tidak menerapkan PPKM Mikro darurat sebagaimana di Pulau Jawa dan Bali.

Akibatnya sejumlah ruas jalan di Kota Palangka Raya ditutup, salah satunya akses jalan menuju ke Bundaran Besar. Namun Sigit menilai selama pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Palangka Raya, penutupan jalan tersebut dinilai belum perlu dilakukan.

Perda PJU Diharapkan Perkuat Kinerja OPD Tangani Penerangan Jalan

Salundik Minta Hak Masyarakat Dilindungi dalam Program Bank Tanah

DPRD Soroti Optimalisasi PAD dan Efektivitas Belanja Pemko Palangka Raya

Pemko Diminta Pastikan Ketersedian Bahan Pokok Sampai Idulfitri

“Saya rasa penutupan ruas jalan masih belum diperlukan, meskipun kewenangannya juga diatur dalam undang-undang,” ujar Legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Senin 12 Juli 2021.

Lebih lanjut Sigit menyampaikan, dirinya mengaku khawatir dengan adanya pengalihan serta penutupan arus lalu lintas tersebut,diman justru akan menimbulkan masalah baru seperti penumpukan kendaraan. Penumpukan kendaraan bermotor bisa saja terjadi pada ruas-ruas jalan arteri yang sempit, dikhawatirkan membuat infrastruktur jalan menjadi rusak karena frekuensi kendaraan melintas meningkat.

“Potensi terjadinya kecelakaan bisa saja meningkat, hingga potensi terjadinya sebaran virus Covid-19 karena para pengendara harus berdempetan dalam kemacetan,” jelas Sigit.

Menyikapi hal tersebut Sigit menyarankan pihak terkait untuk memperkuat pondasi penanganan Covid-19 yakni melalui Tim Satgas. Termasuk dukungan anggaran serta sumber daya yang memadai demi melayani 270 ribu masyarakat Kota Palangka Raya, agar bisa terbebas dari paparan virus Covid-19.

Selain itu, penegakan aturan protokol kesehatan melalui operasi yustisi harus digalakkan. Berikut peran serta RT/RW dalam pelaksanaan PPKM Mikro harus kembali ditingkatkan, seraya menambah kuota vaksinasi dan mempermudah lembaga/organisasi yang hendak melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19.

“Penting pula memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan efek pembatasan PPKM Mikro. Ini lebih relevan, tanpa harus menutup akses ke Bundaran Besar,” pungkas Sigit.

(vi/matakalteng.com)