PALANGKA RAYA – Kalanga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota setempat terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020. “Dalam hal ini kami telah menyampaikan 15 rekomendasi kepada Pemko Palangka Raya,” ujar Anggota DPRD Palangka Raya Khemal, Kamis 15 April 2021.
Rekomendasi itu antara lain pihaknya mengapresiasi wali kota dan jajaran karena pada tahun 2020 telah mampu melampaui target pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yakni target pendapatan daerah sebesar Rp 1,1 Triliun lebih dan telah tercapai sebesar Rp 1,13 Triliun lebih atau 102,12 persen.
Kemudian target PAD sebesar Rp 162 Miliar lebih telah tercapai Rp 179,3 Miliar lebih atau 110,8 persen. Rekomendasi berikutnya,yakni merekomendasikan kepada pemko untuk menyediakan dana pembebasan lahan di belakang TPA Km 14, agar dana hibah yang dimaksud bisa segera diserap dan digunakan.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan layanan kebersihan kalangan legislator menyarankan penambahan sarpras berupa armada sampah roda tiga dan depo sampah tertutup.
“Melihat aktivitas ilegal fishing masih marak dan mengancam biota sungai maka DPRD merekomendasikan agar pemko membentuk tim penertiban ilegal fishing dan diberikan pendanaan yang mamadai,” ucapnya.
Guna mewujudkan visi smart environment, maka rekomendasi selanjutnya adalah agar pembangunan jalan dilaksanakan secara adil dan merata diseluruh kota serta untuk mengatasi kerusakan jalan skala kecil agar tidak bertambah parah maka pemko harus dapat memperbanyak pekerjaan swasta dan perawatan jalan dengan metode swakelola.
Rekomendasi lainnya, terkait penyusunan LKPJ masih terdapat ketidaksinkronan data kinerja OPD maka direkomendasikan kedepannya agar lebih teliti. Lalu selanjutnya DPRD merekomendasikan pemko agar dinas kesehatan dapat meningkatkan capaian kinerjanya karena tahun 2020, dirasa masih di bawah rata-rata.
“Kemudian kami berikan rekomendasi agar adanya program pemuktahiran data terpadu penerima bantuan sosial pada dinas sosial, pengisian kekosongan jabatan pada dinas tenaga kerja, penyediaan anggaran relawan kebakaran pada dinas pemadam kebakaran, dan penambahan tenaga guru agama dan PJOK pada dinas pendidikan,”sebut Khemal.
Kalangan DPRD juga meminta pemko untuk dapat menyikapi keberadaan ASN yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Hal ini sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
“Selebihnya, kami merekomendasikan agar Pemko melalui disbudparpora dapat meningkatkan terobosan dan inovasi pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata. Selain itu, kepada BPBD juga harus terus melakukan upaya pencegahan sebaran Covid-19 dan Karhutla,” pungkas Khemal.
(vi/matakalteng.com?
Discussion about this post