SAMPIT – Dukungan terhadap program ketahanan pangan dinilai tidak cukup hanya melalui penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan). Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi petani juga harus menjadi perhatian serius agar berbagai bantuan yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menilai masih adanya keluhan petani terkait sulitnya memperoleh BBM menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.
“Pemerintah saat ini gencar mendorong ketahanan pangan dan swasembada pangan. Bahkan banyak bantuan alsintan yang nilainya miliaran rupiah sudah disalurkan. Tetapi di sisi lain kita masih mendengar keluhan petani yang kesulitan mendapatkan BBM. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Rudianur, Selasa 2 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut banyak disampaikan petani, khususnya di wilayah selatan Kotim yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di daerah tersebut. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat aktivitas pertanian, terutama saat musim tanam maupun panen.
Ia menjelaskan, berbagai alat pertanian seperti traktor, pompa air, hingga alsintan lainnya sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menunjang operasional di lapangan.
“Wilayah selatan ini merupakan daerah pertanian yang menjadi andalan Kotim. Kalau petaninya masih kesulitan BBM, tentu akan berdampak terhadap produktivitas mereka. Padahal kita ingin produksi pangan terus meningkat,” ujarnya.
Rudianur menegaskan, investasi pemerintah dalam sektor pertanian melalui pengadaan alsintan harus dibarengi dengan jaminan pasokan BBM yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, manfaat bantuan yang telah diberikan tidak akan berjalan optimal.
“Jangan sampai alatnya ada, tetapi bahan bakarnya sulit didapat. Akhirnya alsintan yang sudah diberikan tidak bisa bekerja maksimal. Program ketahanan pangan tidak cukup hanya memberikan alat, tetapi juga harus memastikan seluruh kebutuhan pendukungnya tersedia,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya petani yang membeli solar dari pelangsir dengan harga lebih mahal akibat keterbatasan akses memperoleh BBM secara langsung. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya produksi pertanian dan mengurangi pendapatan petani.
“Kita tentu tidak ingin petani terbebani biaya operasional yang semakin tinggi hanya karena sulit mendapatkan BBM. Kalau biaya produksi naik, yang dirugikan bukan hanya petani tetapi juga target ketahanan pangan yang sedang kita dorong bersama,” katanya.
Karena itu, Rudianur mendorong pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi distribusi BBM yang lebih efektif bagi sektor pertanian. Menurutnya, pengawasan penyaluran subsidi tetap perlu dilakukan, namun jangan sampai menyulitkan petani yang memang membutuhkan.
“Pengawasan memang penting supaya tepat sasaran, tetapi jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Harus ada solusi yang bisa menjembatani kepentingan pengawasan dan kebutuhan petani di lapangan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post