SAMPIT – Keterbatasan anggaran pendidikan daerah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Di tengah menyusutnya pagu anggaran pendidikan untuk satuan SD dan SMP, DPRD Kotim berharap pemerintah pusat dapat menyetujui usulan dana fisik pendidikan sebesar Rp20 miliar yang telah diajukan ke kementerian terkait.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, menyampaikan bahwa momentum peringatan Hari Jadi ke-72 SMP Negeri 1 Sampit dimanfaatkan untuk melihat langsung kondisi dan dukungan terhadap satuan pendidikan, sekaligus menyaksikan penyerahan dana revitalisasi sekolah tahun 2025.
“Kegiatan hari ini pertama adalah dalam rangka hari jadi SMPN 1 Sampit ke-72, sekaligus tadi kita sudah menyaksikan bersama penerima dana revitalisasi untuk tahun 2025. Ada beberapa sekolah tadi yang mendapat dana dari program revitalisasi. Tahun kemarin kita sekitar 12 sekian miliar,” ujarnya, Senin 26 Januari 2026.
Menurut Riskon, untuk tahun anggaran berikutnya DPRD bersama Dinas Pendidikan masih terus mengupayakan dukungan dana fisik dari pemerintah pusat. Bahkan, pengajuan dengan nilai yang lebih besar telah disampaikan guna menjawab kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kotim.
“Di tahun ini untuk program fisik itu masih kita upayakan berkomunikasi dengan kementerian. Tadi saya dapat info dari Dinas Pendidikan, sekitar 20 miliar memang kita sudah mengajukan ke kementerian dan kita sedang menunggu kabar baiknya di tahun 2026 ini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, kondisi pagu anggaran pendidikan daerah saat ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fisik satuan pendidikan.
“Karena dari dana pagu yang tersedia sekarang untuk dana pendidikan satuan pendidikan kita untuk SD dan SMP itu hanya sekitar 8 miliar, jauh dari pagu pada saat 2025 yang hampir 60 miliar. Makanya kita sedang berupaya berkomunikasi dengan kementerian untuk finalisasi dana fisik tahun ini,” kata Riskon.
Terkait usulan dana Rp20 miliar tersebut, Riskon menegaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian final dari pemerintah pusat mengenai besaran anggaran yang akan disetujui untuk Kabupaten Kotim.
“Untuk 20 miliar itu merupakan pengajuan dari kita, namun kita masih belum tahu finalisasi dari kementerian berapa untuk Kabupaten Kotim,” ungkapnya.
Riskon menilai, Kabupaten Kotim masih sangat membutuhkan sentuhan anggaran dari pemerintah pusat, mengingat kemampuan APBD belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kalau kita melihat di lapangan, memang di Kotim ini masih perlu sentuhan dari anggaran pemerintah pusat karena dari APBD kita belum sepenuhnya bisa mengakomodir kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti faktor geografis Kotim yang menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah utara.
“Melihat fakta yang ada, karena topografi kita merupakan salah satu kabupaten terluas, jadi banyak hal memang di daerah utara terutama fasilitas sarana prasarana masih kurang. Kebutuhan di tahun ini kita sangat berharap pengajuan yang kita ajukan bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, DPRD Kotim juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Riskon mengapresiasi perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian terhadap sektor pendidikan.
“Tadi kita juga sudah diskusi dengan teman-teman PBS seperti Wilmar yang telah memberikan perhatiannya untuk satuan pendidikan, terutama di SMPN 1. Ke depan kita ingin ada PBS lain juga paling tidak memberikan atensi melalui CSR untuk membantu sarana prasarana di satuan pendidikan yang ada di Kotim,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post