SAMPIT – Sejumlah persoalan strategis terkait pelayanan ketenagalistrikan dan pengembangan jaringan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibahas secara mendalam dalam rapat bersama PLN, perusahaan swasta, dan perangkat daerah pada 24 November 2025.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi, menyampaikan sejumlah kesimpulan penting yang merangkum progres, dukungan perusahaan, hingga rencana pembangunan jaringan di sejumlah kecamatan.
“Salah satu isu yang sempat menjadi hambatan adalah pemasangan jaringan listrik menuju Desa Selucing. Titik jalur jaringan tersebut harus melintasi areal kebun sawit milik PT BGA,”Senin 24 November 2025.
Namun, pada rapat tersebut perusahaan menyatakan kesediaannya memberikan izin melintas, meskipun masih menunggu surat resmi untuk disampaikan kepada pimpinan mereka.
“Karena nantinya akan ada banyak pohon sawit yang ditebang,” ujarnya.
Untuk Kecamatan Mentaya Hulu, pembangunan jaringan dipastikan berjalan dalam dua tahap pada 2026. Desa Kapuk dan Desa Pantap menjadi prioritas pada tahap pertama, sementara Desa Kawan Batu dan Desa Baampah masuk tahap kedua. Semua desa tersebut akan diupayakan tersambung pada tahun yang sama.
Sementara di Kecamatan Pulau Hanaut, Abadi menjelaskan bahwa kelanjutan pembangunan jaringan menghadapi kendala tegangan yang lemah akibat gangguan jaringan.
Pemerintah daerah disebut akan mengeluarkan rekomendasi percepatan pengerjaan jaringan dan tower.
Selain itu, terdapat persoalan gangguan listrik yang kerap terjadi menuju Desa Terantang. Menurutnya, gangguan tersebut disebabkan oleh satwa liar dan pohon tumbang yang mengenai jaringan. DPRD meminta agar ada langkah mitigasi lebih serius untuk mengurangi frekuensi pemadaman.
Abadi juga menyinggung soal 12 desa yang masuk program pembangunan jaringan tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada Maret 2026. Dari 12 desa tersebut, 10 berada di Kecamatan Bukit Santuai.
“Kami meyakini itu bisa diselesaikan pada Maret, dan dua desa di Mentaya Hulu juga akan kami kawal. Kami siap membantu apabila ada kendala di lapangan,” tegasnya.
Meski demikian, masih ada sekitar 25 desa di Kotim yang belum tersentuh jaringan listrik. Menurut Abadi, desa-desa tersebut akan diprioritaskan dalam program bertahap mulai 2026 hingga 2027 untuk menyelesaikan pemerataan listrik di wilayah pedalaman.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menambahkan bahwa hambatan di Mentaya Hulu sebelumnya terjadi karena belum adanya persetujuan perusahaan untuk penyambungan jaringan.
Di wilayah tersebut, infrastruktur listrik masih sangat terbatas sehingga jalur PLN tidak memadai untuk menjangkau seluruh desa.
PLN kemudian mengajukan skema solusi melalui exit power, yakni memanfaatkan daya listrik dari perusahaan sekitar sebagai sumber aliran ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan utama.
“Ada empat perusahaan yang jadi kunci. Dan hari ini semua perusahaan itu hadir, mendukung, dan menyetujui penyaluran listrik ke desa-desa,” kata Angga.
Ia menjelaskan bahwa ada dua opsi penyediaan listrik di Mentaya Hulu. Pertama, mengikuti jalur jaringan eksisting yang ada, dan kedua, memanfaatkan exit power perusahaan. Karena jalur PLN tidak memungkinkan mencapai semua desa, opsi exit power menjadi solusi utama.
“Mekanisme ini membutuhkan penambahan daya pada perusahaan, yang kemudian dialirkan khusus untuk desa-desa yang belum terjangkau,” terangnya.
Angga menegaskan bahwa pola ini tidak hanya berlaku untuk Mentaya Hulu, tetapi juga untuk Pulau Hanaut yang selama ini mengalami tegangan rendah akibat keterbatasan jaringan.
Dengan dukungan perusahaan dan pemda, ia optimistis percepatan pembangunan listrik dapat dilakukan lebih konkret dan tidak kembali tersendat pada 2026.
DPRD menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini agar masyarakat tidak lagi menunggu terlalu lama dan pembangunan benar-benar berjalan sesuai target.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post