SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Hendra Sia, menyoroti persoalan klasik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menilai akar masalahnya bukan pada kuota yang kurang, melainkan lemahnya pengawasan dan pengawalan dari pihak Pertamina terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Masalah utamanya bukan pada ketersediaan BBM, tapi bagaimana distribusinya. Selama pengawasan di lapangan lemah, penyimpangan akan terus terjadi dan masyarakat kecil yang paling dirugikan,” ujar Hendra, Sabtu 25 Oktober 2025. Politisi Partai Perindo dari Dapil V ini menegaskan, praktik pengisian berulang dan pelangsiran BBM bersubsidi sudah sering terjadi karena pengawasan faktual dari Pertamina hampir tidak terlihat.
“Kalau SPBU dibiarkan lalai atau bahkan ikut membiarkan, tentu ini akan merusak sistem. Pertamina harus berani menindak tegas agar BBM bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” tegasnya. Dia juga menilai lemahnya pengawasan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berimbas pada kepercayaan publik.
“Masyarakat makin frustrasi karena antrean panjang di SPBU, sementara di sisi lain ada oknum yang bebas bermain. Kalau dibiarkan, sistem subsidi ini akan kehilangan makna,” ungkap Hendra. Menurutnya, kondisi di SPBU luar Kota Sampit jauh lebih memprihatinkan. Pengawasan yang dilakukan selama ini dinilai hanya sebatas formalitas tanpa keberlanjutan.
“Silakan turun langsung ke lapangan, lihat bagaimana masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Penyimpangan terjadi di depan mata tapi tidak ada tindakan nyata,” ujarnya dengan nada kecewa. Hendra menyebut, kebutuhan harian BBM di wilayah Kotim sebenarnya sudah mencukupi, dengan kuota Pertamax mencapai 151 kiloliter per hari dan Pertalite 366 kiloliter per hari. “Masalahnya bukan pada kuota, tapi pada penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Kalau ini tidak dibenahi, masyarakat akan terus menanggung akibatnya,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post