SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menegaskan pihaknya akan terus menampung dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur.
Ia menekankan bahwa setiap usulan, baik yang disampaikan melalui proposal, surat, maupun secara lisan, akan tetap dicatat dan dibawa dalam pembahasan bersama mitra kerja terkait.
“Walaupun hanya sekadar melihat atau disampaikan secara lisan, usulan masyarakat tetap kami catat. Kalau ada surat masuk, meskipun tujuan utamanya untuk Bupati tapi ada tembusan ke DPRD, kami tetap tanggapi. Karena kami ini sebagai jembatan untuk menyampaikan kepada mitra, terutama bidang infrastruktur,” tegas Mariani, Jumat 3 Oktober 2025.
Mariani mengungkapkan, saat ini sudah ada 20 poin usulan masyarakat yang terkumpul di mejanya. Semua usulan itu mayoritas terkait jalan rusak yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
Salah satunya menyangkut kondisi Jalan S Parman serta rencana pengalihan jalur angkutan barang melalui pelabuhan di Samuda. Menurutnya, rencana itu sejalan dengan harapan Bupati agar angkutan barang tidak lagi melewati jalan umum yang rentan rusak, sehingga jalur tersebut bisa difokuskan hanya untuk angkutan orang.
“Tadi juga ada usulan dari pihak pelabuhan, agar dibuatkan lahan parkir khusus untuk barang-barang tertentu. Ini sudah saya masukkan dalam catatan. Karena memang kalau jalan umum terus dibebani angkutan barang, kerusakan akan semakin parah, sementara dana perbaikan setiap tahun sangat terbatas,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menegaskan pentingnya pencegahan dini dalam menangani jalan rusak. Ia tidak ingin pemerintah hanya bertindak setelah terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa. Mariani mencontohkan kasus di Kasongan, ketika kerusakan jalan yang membahayakan baru diperbaiki setelah menelan korban meninggal dunia.
“Jangan sampai kita menunggu jatuh korban dulu baru diperbaiki. Itu rugi dua kali. Jalan rusak, nyawa orang pun melayang. Jadi dalam rapat nanti saya akan tekankan agar jalan-jalan yang sangat membahayakan harus jadi prioritas penanganan,” katanya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap infrastruktur selaras dengan arahan pemerintah pusat. Bahkan Presiden juga berulang kali menekankan pentingnya sektor infrastruktur dan pertanian.
Namun di Kotim, ketersediaan anggaran masih menjadi kendala besar. Menurut Mariani, komunikasi dengan dinas teknis sejauh ini berjalan baik, namun masalah anggaran tetap menjadi tantangan yang harus dipecahkan.
“Kalau bicara dengan kepala dinas, komunikasi selalu baik. Beliau kalau saya hubungi juga langsung merespons. Tapi masalahnya, sampai sekarang dana yang masuk untuk infrastruktur masih sangat terbatas. Itu yang akan kami perjuangkan nanti dalam pembahasan anggaran 2026 pada tanggal 20 Oktober mendatang,” jelasnya.
Mariani menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar usulan masyarakat benar-benar diperhatikan dalam penyusunan prioritas pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang baik adalah kebutuhan vital, dan penanganannya tidak boleh ditunda hanya karena keterbatasan anggaran.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post