SAMPIT – Krisis air bersih kembali melanda wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di musim kemarau tahun ini. Kondisi ini dinilai menjadi masalah tahunan yang memerlukan penanganan lebih serius dari pemerintah, termasuk dukungan dari dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Krisis air bersih ini selalu menjadi agenda tahunan di wilayah selatan. Setiap musim kemarau, selalu terjadi kekeringan dan krisis air bersih. Meski saya lihat pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan menyiapkan stok air, seperti yang dari Desa Bagendang Hilir ke Sungai Ijum, namun itu masih belum cukup,” ujar Anggota DPRD Kotim Dapil III, Rudianur, Senin 4 Agustus 2025.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah melalui BPBD yang sudah bersiap mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak. Namun, Rudianur menegaskan, upaya jangka panjang seperti pipanisasi untuk wilayah seberang harus segera menjadi prioritas pemerintah.
“Jangka panjangnya, pemerintah harus mengucurkan dana lebih besar, terutama untuk wilayah seberang. Harus ada pipanisasi dari pompa besar di Bagendang supaya bisa mendorong air sampai ke seberang. Intinya kesiapan dana pemerintah saja,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan CSR dari perusahaan-perusahaan di Kotim sangat diperlukan untuk mendukung penanganan krisis air bersih dan karhutla. Ia menilai selama ini potensi CSR belum dimaksimalkan secara optimal.
“Saya rasa CSR bisa dilibatkan lebih maksimal. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola CSR dengan baik. Perusahaan-perusahaan di wilayah Kotim wajib ikut turun tangan, terutama untuk fasilitas umum dan kebutuhan dasar seperti air bersih dan penanganan karhutla,” katanya.
Rudianur berharap, pemerintah dan perusahaan bisa membangun kolaborasi konkret agar krisis air bersih tidak terus menjadi agenda tahunan yang berulang.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Salah satunya di Desa Bagendang Permai, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
“Kami menerima surat permohonan dari Camat Mentaya Hilir Utara untuk distribusi air bersih. Sekitar 12.000 liter lebih sudah kami kirimkan ke Desa Bagendang Permai. Ada sekitar 60 kepala keluarga (KK) yang menerima distribusi air bersih ini,” kata Multazam.
Ia menjelaskan, kondisi air sungai di daerah tersebut sering kali tidak layak konsumsi, terutama saat surut. Ketika pasang, air memang akan payau dan saat surut, air menjadi keruh dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat mengonsumsi air yang tidak higienis. Alhamdulillah, kemarin kami sudah distribusikan air bersih dan masyarakat sangat antusias serta berterima kasih, karena banyak warga rentan di sana, termasuk disabilitas dan keluarga dengan ekonomi rendah,” jelasnya.
Namun demikian, Multazam mengakui bahwa tidak semua permintaan penyaluran air bersih dapat dipenuhi secara langsung. Jarak distribusi dari Kota Sampit ke desa-desa terdampak mencapai 30 kilometer, sehingga memerlukan perencanaan distribusi yang matang.
“Memang tidak semua usulan distribusi air bersih bisa kami cover, karena jaraknya cukup jauh. Tetapi kami sudah berkoordinasi dengan desa-desa untuk menentukan siapa yang diprioritaskan, terutama masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan kelompok disabilitas,” terangnya.
Ia menyebut, sejauh ini belum ada permintaan tambahan dari desa, namun BPBD tetap menjadikan isu krisis air bersih ini sebagai atensi khusus. Apabila ada permohonan distribusi baru, pihaknya siap membantu selama tidak ada aktivitas pemadaman karhutla yang sedang berlangsung.
“Kami tetap membuka ruang koordinasi dengan camat dan desa. Apabila ada permintaan, dan kami dalam posisi tidak sedang melakukan pemadaman, insya Allah kami bisa bantu dengan armada water tangki untuk distribusi air bersih,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post