SAMPIT – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem DPRD Kotawaringin Timur memberikan catatan tajam dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025 dan Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029.
Mereka menekankan pentingnya disiplin anggaran dan meminta komitmen penuh dari pemerintah daerah agar dokumen-dokumen perencanaan tidak hanya hebat di atas kertas, tapi benar-benar terealisasi di lapangan.
“Kami memahami bahwa perubahan anggaran ini adalah sebuah keniscayaan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun, efektivitas belanja dan disiplin anggaran tetap harus menjadi pegangan utama,” tegas Noor Aprilly, juru bicara Fraksi PKS–NasDem, Kamis, 10 Juli 2025.
Fraksi ini juga mengapresiasi kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh Komisi DPRD yang telah membahas APBD Perubahan secara maraton pada 2–3 Juli 2025. Hasilnya, disepakati pendapatan sebesar Rp2,22 triliun dan belanja sebesar Rp2,38 triliun, dengan defisit mencapai Rp164 miliar.
“Kami melihat adanya sinyal positif dari kerja sama antara Komisi I hingga IV dengan pemerintah daerah. Usulan penambahan anggaran yang totalnya lebih dari Rp20 miliar sudah diakomodasi untuk kebutuhan yang dianggap sangat prioritas,” ujarnya.
Namun, Fraksi PKS–NasDem tetap mengingatkan agar pengawasan diperketat. Mereka menilai defisit anggaran perlu dikendalikan dengan belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata. Tidak ada ruang untuk pemborosan,” tegasnya lagi.
Terkait Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029, Fraksi PKS–NasDem menyebut dokumen ini sebagai peta jalan yang sangat strategis untuk lima tahun ke depan. Karena itu, mereka menuntut agar RPJMD disusun tidak hanya komprehensif, tapi juga membumi dan bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Kami mendukung penuh proses penyusunan RPJMD yang melibatkan banyak pihak. Tapi dokumen sehebat apapun tidak akan berarti kalau pelaksanaannya lemah,” kata Noor Aprilly.
Dalam pandangannya, beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian dalam implementasi RPJMD adalah pemerataan pembangunan infrastruktur antara kota dan desa, peningkatan PAD tanpa membebani rakyat kecil, optimalisasi potensi lokal seperti pertanian dan perikanan, serta pengembangan pariwisata yang profesional.
“Potensi lokal di sektor pertanian dan perikanan harus dipetakan sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan pariwisata, bila dikelola dengan serius, bisa menjadi sumber PAD baru,” tuturnya.
Isu sosial juga menjadi fokus Fraksi PKS–NasDem. Mereka meminta agar masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ditangani secara terukur dan tidak lagi menjadi isu yang hanya dibahas saat penyusunan rencana saja.
“Jangan sampai kita hanya pandai menulis visi dan misi, tetapi minim realisasi. Kami minta komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk benar-benar menjalankan RPJMD ini hingga tuntas,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post