SAMPIT – Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan kembali menjadi sorotan utama DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2025.
Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak desa terpencil di Kotim yang mengalami kekosongan guru dan tenaga medis, bahkan bertahun-tahun.
“Kami menyoroti kekurangan guru dan tenaga kesehatan, terutama di desa-desa pelosok. Ada sekolah tanpa guru tetap, dan puskesmas tanpa bidan atau dokter. Ini bukan keluhan baru, tapi kenyataan yang terus berulang setiap tahun,” ujar Juliansyah dalam forum Musrenbang yang digelar di Aula Sei Mentaya Bapperida Kotim, Kamis 19 Juni 2025.
Menurutnya, kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan adalah hak masyarakat yang tidak boleh timpang hanya karena persoalan geografis. Pemerintah daerah diminta lebih serius menyusun strategi pemerataan sumber daya manusia agar tidak ada lagi desa yang dianaktirikan dalam pelayanan dasar.
DPRD juga mendorong agar Pemkab memprioritaskan penempatan tenaga pendidik dan kesehatan melalui kebijakan afirmatif dalam pengangkatan, penempatan, hingga insentif khusus bagi mereka yang bersedia ditempatkan di wilayah sulit.
“Kalau perlu, buat skema khusus insentif tambahan. Jangan semua tenaga baru dipusatkan di kota atau kecamatan besar. Pemerataan ini kuncinya bukan hanya anggaran, tapi juga keberpihakan kebijakan,” katanya tegas.
Selain persoalan SDM pendidikan dan kesehatan, Juliansyah juga memaparkan enam saran strategis lainnya dari DPRD. Antara lain, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase yang merata, peningkatan sarana prasarana pendidikan termasuk rumah dinas guru, dan perbaikan layanan kesehatan seperti pembangunan puskesmas, rumah dinas tenaga medis, serta penyediaan alat kesehatan memadai.
DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika dan zat adiktif yang kini telah merambah hingga ke pelosok desa. “Kita tidak boleh abai. Narkoba sudah jadi ancaman serius bahkan di desa,” tambahnya.
Terakhir, DPRD mendesak agar seluruh proyek fisik mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran. Ia menyoroti pola lama pelaksanaan proyek yang kerap mepet di akhir tahun dan berisiko pada kualitas pembangunan.
“Kita ingin semua program fisik yang telah direncanakan bisa dimulai sejak awal tahun, agar dikerjakan maksimal, tidak terburu-buru,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga secara resmi menyampaikan pokok-pokok pikiran lembaga legislatif, yang merupakan hasil dari serapan aspirasi melalui reses, musrenbang desa dan kecamatan, hingga kunjungan ke daerah pemilihan.
Juliansyah menegaskan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan janji politik DPRD kepada rakyat yang harus diperjuangkan.
“Kami harap program yang kami usulkan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Karena pokok pikiran DPRD ini adalah wujud nyata dari aspirasi masyarakat yang kami wakili,” tegasnya.
Dengan harapan besar akan adanya keselarasan antara perencanaan teknokratis pemerintah dan masukan masyarakat, DPRD mendorong agar Musrenbang RKPD benar-benar menjadi wadah penentu arah pembangunan yang adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kotim.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post