SAMPIT – DPRD khususnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti sejumlah asumsi penting dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum sepenuhnya rasional.
“Kami mempertanyakan dasar asumsi penurunan pendapatan sebesar Rp140,92 miliar. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, seharusnya kita lebih giat mencari terobosan dan intensifikasi sumber pendapatan, bukan justru bersikap terlalu pesimis,” tegas Sekretaris Fraksi PKS-NasDem, Pardamean Gultom, Sabtu 14 Juni 2025.
Ia juga menyoroti defisit anggaran yang membengkak hingga Rp102,66 miliar, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya. Menurutnya, pola ini menunjukkan siklus fiskal yang tidak sehat karena mengandalkan sisa anggaran dari belanja yang gagal terserap.
“Ini masalah struktural dalam perencanaan. Kami minta komitmen Pemda agar tetap memprioritaskan sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, serta program penanggulangan kemiskinan dan stunting,” lanjutnya.
Fraksi PKS-NasDem juga merekomendasikan evaluasi kinerja seluruh SKPD agar serapan anggaran dapat ditingkatkan secara konkret. Selain itu, daerah diminta lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tak bergantung pada transfer pusat.
“Terakhir, kami menegaskan pentingnya menjaga program prioritas sesuai RPJMD 2021-2026, serta memastikan seluruh proses pembahasan hingga perubahan APBD 2025 dilakukan secara transparan dan akuntabel,” pungkas Gultom.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post