SAMPIT – Anggota DPRD kabupaten Kotawaringin Timur Marudin menyampaikan, kurangnya keberadaan sekolah negeri yang di bawah naungan Pemerintah perlu menjadikan perhatian serius lantaran akan berdampak pada kualitas pendidikan di daerah ini.
“Kalau kita melihat data kependidikan, jumlah siswa SD tidak seimbang dengan jumlah satuan pendidikan SMP bagaimana kita menampung anak-anak lulusan SD agar tetap bisa berlanjut ke jenjang SMP jika keberadaan SMP-nya saja masih kurang,” ujarnya, Kamis 2 Januari 2025.
Lanjutnya, berdasarkan data pokok pendidikan dan data guru serta tenaga kependidikan yang disampaikan Dinas Pendidikan setempat Kotim memiliki 766 satuan pendidikan.
“Jumlah itu terdiri dari satuan TK atau PAUD Negeri 1% dan swasta 39%. SD negeri 39% dan swasta 7%, SMP negeri 10% dan swasta 4%. Dari persentase itu jumlah satuan pendidikan SMP terbilang masih sangat kurang,” tegasnya.
Dikatakannya, Dilihat dari jumlah peserta didik juga tidak seimbang yaitu dikotil ada sekitar 84.568 peserta didik yang terdiri dari TK atau Paud negeri 1% dan swasta 12%, SD Negeri mencapai 47% dan SD swasta 16% sedangkan SMP negeri 17% dan swasta 7%.
“Ketidakseimbangan ini dikhawatirkan adanya keterbatasan daya tampung di jenjang pendidikan menengah. Sehingga kami mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi hal itu,” ucapnya.
Karena menurutnya, dengan adanya ketidakseimbangan jumlah satuan pendidikan bisa berdampak terhadap adanya anak atau calon peserta didik yang tidak terakomodir. Apalagi sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru akan memperparah persoalan tersebut, karena sebaran sekolah negeri yang masih kurang bahkan belum merata di setiap daerah.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post