SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat kompilasi pembahasan hasil rapat kerja komisi dengan mitra kerja tentang RAPBD Murni 2025. Masing-masing komisi sampaikan usulan penambahan anggaran. Dimulai dari Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha menyampaikan, dari 17 mitra kerja Komisi I termasuk juga 17 kecamatan yang ada di Kotim ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 160.431.705.342.
“Ada beberapa yg penting sekitar Rp 3 miliar lebih untuk gaji dan TPP,”ujarnya, Rabu 20 November 2024. Kemudian, juru bicara Komisi II Supian Hadi menyampaikan, ada 6 SOPD yang telah melakukan pembahasan bersama Komisi II. Diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup ada penambahan pendapatan Rp 547.101.000, yakni sebelum pembahasan Rp 19.171.254 124.000.
“Kekurangan anggaran DLH yaitu Rp 11.171.256.624. Kemudian Dinas Perikanan pendapatan berjumlah
RP 1 miliar 423 juta lebih, usulan kekurangan berjumlah Rp1 miliar 421 juta lebih. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, total pagu dan usulan berjumlah R 41 miliar 527 juta lebih,”bebernya.
Selanjutnya dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan ada usulan penambahan anggaran berjumlah Rp 600 juta lebih. Dari bagian ekonomi dan SDM usulan kekurangan berjumlah Rp 216.623.000. Sehingga total usulan Komisi II sebelum pembahasan Rp 794 miliar 55 juta lebih, ada usulan Rp 23 miliar lebih.
Sementara Ketua Komisi III Dadang Siswanto menyampaikan, dari 13 mitra kerja Komisi III, jika diperhatikan mengacu kepada regulasi tentang pemerintahan daerah, adalah rata-rata urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
“Untuk itu perlu kami informasikan hasil dari beberapa pembahasan yang kami simpulkan di dalam pembahasan tersebut. Khususnya bidang Kesra kemarin mengutarakan ada cukup banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024, terpaksa tidak bisa dilaksanakan pada 2025,” bebernya.
Diantaranya, beasiswa gerbang mentaya, bantuan guru mengaji, bantuan keuangan pendeta, sampai kepada operasional masjid Wahyu Al Hadi atau Islamic Center. Sehingga dikhawatirkan jika ini tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh tentu sebuah keputusan yang sangat tidak efektif.
“Seperti pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, bahwa Pagu untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran kosong. Kalau kebakaran apakah kita biarkan, karena anggaran yang tersedia hanya untuk gaji,” bebernya. Kemudian RSUD dr Murjani Sampit juga memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 86 miliar untuk setidaknya memberikan pelayanan yang paripurna.
Terpisah Ketua Komisi IV Mariani juga menyampaikan, rata-rata tidak ada pengurangan anggaran pada komisi IV, semua bertambah tinggal ada atau tidaknya anggaran tersedia. “Diskominfo Pagu anggaran Rp 12 miliar lebih perlu penambahan Rp 5 miliar lebih.
Sekretariat daerah bagian administrasi pembangunan tetap yaitu Rp 310 juta lebih. Sekretariat bagian pengadaan barang dan jasa anggaran Rp 361 juta lebih, ada kekurangan Rp 1 miliar lebih,” sebutnya.
Dan yang paling signifikan lanjutnya, penambahan anggaran pada Dinas PUPR yakni bertambah Rp 44 miliar lebih. Karena saat ditinjau, banyak alat berat milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan. “Bahkan truk kita hanya ada 2 yang bisa operasional, selebihnya mengalami rusak ringan hingga berat. Begitu juga exavator dan alat berat lainnya,” tegas Mariani.
Terakhir penyampaian dari Ketua Bapemperda DPRD Kotim Marudin, yaitu pihaknya mengusulkan Rp 1,6 miliar untuk pembahasan 27 peraturan daerah. “Namun yang di acc sebesar Rp 500 juta saja. Sehingga nanti akan kami sesuaikan dengan anggaran yang disediakan, akan tetapi besar harapan kami jika ada anggara tersedia, anggaran untuk ini bisa ditambah. Agar bisa menuntaskan semua Perda yang akan dibahas,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post