SAMPT – Anggota Komisi I DPRD Kotim M Kurniawan Anwar menyebutkan, saat ini anggaran untuk bantuan operasional 17 kecamatan masih minim. Padahal menurutnya, pemerintahan kecamatan merupakan pelayanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini sangat berbanding terbalik dengan penambahan anggaran yang signifikan di beberapa SOPD. Padahal 17 kecamatan ini adalah tonggak pertama pelayanan kita,” ujarnya, Rabu 20 November 2024. Dirinya mencontohkan usulan penambahan pada RSUD dr Murjani Sampit yang mencapai Rp 80 miliar.
Kiranya kata Kurniawan penambahan anggaran itu perlu dibarengi pula dengan evaluasi pelayanan yang diberikan. “Jangan sampai penambahan anggaran terus menerus ini tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Sementara untuk 17 kecamatan yang ada di Kotim ini mereka masih banyak kekurangan, baik untuk sarana prasarana maupun untuk gaji pegawai dan pelayanan,”bebernya.
Kurniawan juga menyoroti usulan penambahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dinilai terlalu tinggi. Usulan penambahan anggaran untuk DPMPTSP tersebut adalah, Penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp 3.523.671.406, Kegiatan administrasi keuangan daerah Rp, 1.681.500.000, Program promosi penanaman modal Rp.530.000.000, Program pelayanan penanaman modal Rp.385.000.000.
Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Rp.375.000.000, Program pengembangan Iklim penanaman modal Rp.250.000.000, dan Program pengelolaan data dan Sistem informasi penanaman modal Rp.200.000.000 dengan total anggaran Rp.6.945.171.406.
“Usulan ini kami nilai terlalu tinggi, apalagi terkait program promosi penanaman modal yang mencapai Rp.530.000.000. Seperti mengikuti event di daerah lain, apakah selama ini ada kontribusi atau pemasukan bagi daerah kita, harusnya itu diperhitungkan dulu, sebelum kita mengikutinya,” tegas Kurniawan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post