SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Mariani menyampaikan, program gizi sehat yang merupakan program dari pemerintah pusat dibebankan melalui APBD kabupaten masing-masing. Sehingga mempengarugi alokasi anggaran sektor lain.
“Tadi disampaikan pemerintah Kotim bahwa program gizi sehat untuk anak-anak di sekolah dibebankan 2,5 persen dari APBD yang akan dimulai pada 2025 mendatang,” ujarnya, Rabu 20 November 2024.
Karena itu lanjutnya, ada beberapa program pembangunan di daerah yang terdampak. Seperti di Kotim yang akhirnya tidak bisa melakukan pengadaan alat berat baru khususnya pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP).
“Kemarin kami tinjau langsung ke Dinas SDABMBKPRKP, kami melihat memang banyak alat-alat yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau tidak berguna. Ini jauh sekali dari harapan yang ingin meningkat pendapatan daerah melalui rental alat berat bagi perusahaan membutuhkan, ternyata untuk kita sendiri masih kurang,” bebernya.
Bahkan lanjutnya, untuk pemisahan kantor baru yaitu Cipta Karya juga belum mempunyai alat-alat. Sehingga sementara masih berkantor di Mal Pelayanan Publik. Untuk menambah pemasukan lanjutnya, pihaknya meminta agar barang-barang rongsok yang sudah tidak bisa digunakan, berdasarkan regulasi dilakukan pelelangan. Mengingat ada barang yang sudah mencapai usia 20 hingga 32 tahun.
“Truk hanya punya dua, exavator yang besar satu, exavator mini dua. Untuk melayani kepentingan masyarakat saja masih kurang, apalagi sekarang musim banjir. Beberapa desa antri untuk meminjam exavator, mereka menelpon kami khususnya Komisi IV yang bermitra dengan PUPR,” tegasnya.
Dijalaskannya, semua itu sudah diusulkan untuk pengadaan alat baru namun jawaban pemerintah masih belum bisa karena masih banyak kebutuhan khususnya tahun ini juga diminta untuk program gizi sehat untuk anak-anak sekolah.
“Program itu anggarannya tidak dari pusat, tapi dari APBD kita diambil untuk makan gratis anak-anak. Meski saat ini belum ada regulasi resminya, namun informasi sekarang APBD kita yang akan dibebankan,”terangnya.
Meski saat ini setiap kecamatan memiliki exavator lanjutnya, namun berdasarkan tinjauan juga banyak yang rusak bahkan tidak diketahui lokasi parkirnya. Seperti contoh di Kecamatan Telawang, saat kunjungan pihaknya mendapatkan exavator dalam keadaan rusak.
“Mungkin yang meminjam tidak melakukan perawatannya. Begitu juga yang di Kecamatan Kota Besi, sekarang banjir. Mereka malah meminta ke saya agar segera dibantu pembersihan sungai, karena kebun warga banyak gagal panen akibat banjir,” tegasnya.
Untuk itu kata Mariani, pihaknya mendorong ada pembelian alat berat baru karena untuk kepentingan pelayanan dan bisa menambah PAD. Sehingga tidak hanya bisa meminta anggaran namun juga bisa menyumbang anggaran.
“Karena saat ini lebih banyak yang meminta anggaran dibanding yang menyumbang anggaran. Pasalnya, barang kita sudah tidak memadai untuk bisa mencari uang,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post