SAMPIT – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur Abdul Kadir menyampaikan, Fraksi Golkar meminta SOPD terkait, melakukan pendataan ulang akan sebaran tenaga Kesehatan secara nyata.
“Dan ia minta untuk mulai dari tahun 2025 membuat perencanaan tenaga Kesehatan secara proporsional dan merana yang berbasis desa dan kecamatan. Sehingga tidak ada lagi desa yang tidak tersentuh pelayanan Kesehatan secara cepat dan dekat,”ujarnya, Kamis 14 November 2024.
Pasalnya kata Kadir, di bidang kesehatan, pihaknya menemukan kurangnya tenaga kesehatan di daerah pedesaan, baik tenaga perawat, bidan terlebih Dokter.
“Bahkan ada beberapa desa terpencil didak ada sama sekali tenaga Kesehatan, sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan dasar didaerah tersebut,”tegasnya.
Selain kesehatan, ia juga menyoroti pelayanan daerah pedesaan juga masih ada desa yang belum teraliri listrik dan masih ada desa yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi (blank Spot).
“Padahal kedua hal tersebut sangat mendukung dalam mobilitas dan penggerak ekonomi masyarakat pedesaan, Pendidikan anak dan akses informasi teknologi dewasa ini,”ujarnya.
Fraksi Golkar memandang bahwa perlu secepatnya dianggarkan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah klasik ini. Sehingga semua anak bangsa di negeri ini merasakan keadilan dalam penerangan dan komunikasi sebagai mana amanat UUD 45 pasal 27 ayat 2 tetang penghidupan yang layak.
“Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah harus benar-benar melakukan pengawasan proses penyelenggaraan program, baik program yang bersifat fisik maupun nonfisik,”kata Kadir.
Ukuran program menurutnya, tidak hanya dilihat dari serapan dan realisasi anggaran serta pertanggung jawaban adminitratif saja. Namun secara kualitas dan substansi proses pembangunan harus berhasil guna dan bermanfaat guna bagi masyarakat.
“Terakhir kami mengingatkan kita semua, dalam perencanaan anggaran betul-betul mengakaji kemanfaatan program dan anggaran daerah. Untuk itu perlu komitmen dengan perencanaan yang bagus serta terukur sesuai dengan kemampuan daerah sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kotim,”imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, pendekatan teknokratik dengan basis data, kajian akademik, analisis, dan pemanfaatan teknologi serta masukan dari para ahli perlu dilakukan dalam perencanaan program pembangunan daerah.
“Tidak hanya sekedar opsesi politik, terlebih lagi pencitraan. Yang rakyat perlukan adalah keberlajutan, konsisten, pemerataan dan keadilan untuk semua,”tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post