SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Dadang Siswanto menegaskan bahwa pemerintah daerah setempat harus disiplin dalam pemenuhan kewajiban untuk para karyawan khususnya pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
“Kami tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan agar pembayaran TPP ini hendaknya tepat waktu dan bisa dibayarkan paling tidak 3 bulan paling lama harus sudah dibayar,”ujarnya, Senin 7 Oktober 2024.
Menurutnya, kewajiban itu sudah tertuang dalam peraturan daerah APBD. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembayaran TPP.
“ASN jangan hanya dikejar untuk melaksanakan kewajiban bekerja dan absensi yang harus tepat waktu, namun juga harus dibarengi perhatian yang bijaksana,”tegasnya.
Dirinya mencontohkan, seperti guru yang ditegaskan aturannya bahwa absen tidak boleh terlambat. Serta membuat perangkap pembelajaran dan lain sebagainya. Hal itu memang merupakan kewajiban mereka namun harus diimbangi dengan penerimaan hak untuk mereka yang juga tepat waktu.
“ASN bukan hanya pelayan masyarakat, tapi juga bagian dari masyarakat yang aspirasinya diperjuangkan oleh DPRD. Sehingga, kami meminta pemerintah daerah agar menunaikan kewajiban terhadap para ASN, khususnya terkait tunjangan yang menjadi penyemangat mereka dalam bekerja,”tegasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post