SAMPIT – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Darmawati menyampaikan, sejumlah anggaran dalam pemerintahan harus ada skala prioritas, salah satunya untuk pengembangan sumber daya manusia yang dinilai sangat penting.
“Terutama yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS sangat penting, karena merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya, Senin 12 Agustus 2024.
Dengan adanya KUA PPAS kata Darmawati, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa anggaran digunakan untuk program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
“Terkait dengan hal tersebut kami hanya mengingatkan kembali agar pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perlu diperkuat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran akan mencegah potensi penyimpangan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan,” bebernya.
Ke depan ia juga meminta pengawasannya perlu menjadi perhatian. Kemudian untuk alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah juga sangat penting. SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan.
“Ketiga yaitu pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas,” sebutnya.
Proyek-proyek infrastruktur perlu melalui kajian kelayakan yang matang untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat maksimal dan tidak menjadi proyek mangkrak. Infrastruktur yang baik akan memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kolaborasi dengan sektor swasta juga harus dilakukan. Selama ini Pemerintah Daerah sangat bertumpu pada APBD untuk pelaksanaan programnya, kedepan Kerjasama dengan sektor swasta perlu di menjadi pilihan terutama untuk proyek-proyek besar,”ujarnya.
Dapat melalui skema Public-Private Partnership (PPP) bisa menjadi solusi. Kolaborasi ini akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mempercepat realisasi proyek pembangunan.
“Sektor swasta dapat membawa efisiensi, inovasi, dan sumber daya tambahan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah,”kata Darmawati.
Tambahnya, selain hal tersebut juga harus dibarengi penggunaan teknologi karena informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Digitalisasi proses administrasi akan mempermudah pengawasan dan mempercepat pelayanan publik. Teknologi juga dapat membantu dalam pengumpulan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik,”tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post